JAKARTA, PB - Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas sebagaimana dilakukan oleh sejumlah Pemerintah Daerah di Bumi Rafflesia seperti Pemerintah Kota Bengkulu patut diapresiasi.Namun anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Riri Damayanti John Latief, mengungkapkan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya pada bidang jalan dan jembatan.
Senator termuda Indonesia ini menjelaskan, terdapat empat portofolio pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagaimana paparan yang dikemukakan dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman di Jakarta, belum lama ini, menyebutkan, infrastruktur itu dikembangkan pada bidang konektivitas, sistem logistik dan tataruang.
"Lalu infrastruktur pertambangan dan energi, infrastruktur pelayaran, perikanan dan pariwisata, serta industri penunjang infrastruktur. Percepatan infrastruktur tersebut masuk dalam salah satu tiga pilar percepatan selain percepatan pembangunan manusia dan percepatan kebijakan deregulasi ekonomi," kata Riri.
Wujud kongkrit program Kementerian tersebut dalam bidang efisiensi biaya logistik adalah tol laut, dry port dan enclave sipil selatan Java. Sementara pada bidang pariwisata prioritas diarahkan ke Danau Toba dan Borobudur. Bengkulu harus bekerja lebih ekstra lagi agar ke depan kucuran anggaran tersebut dapat dinikmati oleh provinsi timur di barat Indonesia itu.
"Termasuk dalam bidang industri penunjang infrastruktur seperti industri galangan kapal, sebagian besar dikucurkan di wilayah Pulau Batam. Namun dalam bidang kerjasama pembangunan 243 proyek dan 2 program dengan total investasi US$ 305 miliar, wilayah Sumatera akan mendapatkan 61 proyek dengan total US$ 44 miliar terdiri dari jalan, bendungan, pelabuhan, bandara, smelter, energi dan lain-lain," ungkapnya.
Kepada Pemerintah Daerah di Bengkulu, Riri menganjurkan adanya koordinasi dan sinkronisasi program listrik 35,000 MW di Kementerian dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang ada di Kementerian.
"Meski tidak diprioritaskan ke Bengkulu, namun program tersebut sangat dibutuhkan oleh warga Bengkulu dan bisa dilaksanakan dengan model kerjasama antar Pemerintah Daerah," demikian Riri. [AR]
