BENGKULU, PB - Banyaknya jalan yang rusak diakibatkan oleh kendaraan angkutan yang melebihi tonase, membuat Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti merasa harus segera menertibkan kendaraan-kendaraan angkutan, baik angkutan Batu Bara maupun Kelapa Sawit/Crude Palm Oil (CPO).“Saya minta angkutan Batu Bara ditertibkan, supaya dia tidak merusak jalan, karena jalan yang dibangun tersebut supaya bisa berumur 5 tahun dan bisa dipakai untuk kebutuhuan masyarakat dan anggaran kita yang lain bisa untuk membangun saudara-saudara kita yang masih terisolir,” tegas Gubernur Ridwan Mukti saat melakukan peninjauan ke Indonesia Port Corporation (IPC) II Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Senin (1/5).
Peraturan ketat akan dilakukan kepada kendaraan angkutan di 2018 – 2019 mendatang, untuk sekarang, tambah Gubernur, kendaraan angkutan boleh melawati akses publik namun harus dilakukan pengaturan kendaraan yang tidak melebihi tonase dan jumlah ban untuk mengurangi tekanan pada jalan.
Serta kompensasi yang diberikan untuk perawatan jalan melalui kontraktor yang dimiliki asosiasi tambang. Jika masih ada kendaraan angkutan yang masih membandel Gubernur Ridwan Mukti tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas.
“Saya datang hari ini melakukan persuasif tindakan, next saya datang, saya akan jaga di jalan, saya suruh pulang angkutan itu kalau tidak tertib angkutannya!” tegas RM sapaan akrab Gubernur Ridwan Mukti.
Gubernur juga menjelaskan bahwa disetiap pekerjaan yang dilakukan harus ada empati terhadap - persoalan yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu yakni kemiskinan, dimana menyelaraskan tindakan untuk memikirkan masyarakat yang masih terbelenggu kemiskinan.
“Ada salah satu kebijakan kita yang tidak kita sadari, ternyata menyebabkan masyarakat menjadi miskin yaitu angkutan over tonase dan angkutan yang merusak akses publik, itu secara tidak langsung kita telah berbuat untuk memiskinkan masyarakat,” jelas Gubernur Ridwan Mukti.
Menurut Gubernur kemiskinan yang ada di Provinsi Bengkulu terjadi bukan karena masyarakat tidak memiliki keahlian, namun karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti tidak ada jalan, tidak ada jembatan, tidak ada listrik hingga tidak ada komunikasi hingga dokter dan bidan pun tidak mau masuk karena terisolir.
Dengan baiknya jalan-jalan utama di Provinsi Bengkulu maka Pemprov dalam hal ini Gubernur tidak setiap tahun harus mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan yang rusak akibat kendaraan angkutan, hingga Gubernur dapat membangun hingga kepelosok-pelosok Provinsi Bengkulu.
“Tugas Gubernur adalah bagaimana menggerakkan seluruh komponen yang ada di Bengkulu, kita fokus mengentaskan kemiskinan. Jika angkutan ini tertib, Insya Allah bahwa dana-dana pemerintah ini bisa kita alokasikan untuk hal yang lebih baik,” jelas Gubernur Bengkulu.
Selain mengunjungi Indonesia Port Corporation II Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Gubernur yang didampingi Plt. Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto, Kepala Dinas Perhubungan Budi Djatmiko, serta Perwakilan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) juga meninjau Stockpile Pelabuhan Pulau Baai dan pembangunan PLTU 2 x 100 mega watt yang direncanakan beroperasi di 2019 mendatang. [Ms]
