Presiden yang kerap disapa Jokowi ini menyampaikan langsung keinginannya agar belenggu keterisolasian Bengkulu diretaskan dalam rapat terbatas membahas pelaksanaan program di Provinsi Bengkulu, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/5).
Asumsinya sederhana. Bila keterisolasian yang membelenggu hampir separuh desa di Bengkulu atau 48,7 persen (653 desa) itu lepas, maka ekonomi akan tumbuh, sehingga kemiskinan dapat ditekan.
Jokowi memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang mencapai 5,21 persen atau berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar pertumbuhan tersebut turut berdampak langsung kepada penurunan angka kemiskinan di provinsi yang menjadi tempat kelahiran ibu negara pertama Indonesia ini.
Agar angin segar bagi Bengkulu ini tak hanya menjadi sebatas lips service, Jokowi menginstruksikan agar jajarannya memberi perhatian khusus konektivitas antarwilayah di Bengkulu. Dengan adanya konektivitas tersebut, Jokowi yakin pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai tempat di Pulau Sumatra juga akan berdampak positif bagi perekonomian Provinsi Bengkulu.
28 Proyek Diusulkan Masuk Revisi Perpres
Rapat terbatas ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkes Nila F. Moeloek, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menkominfo Rudiantara, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.
Ridwan meminta agar pusat terlibat mengucurkan anggaran. Sebab, APBD Bengkulu hanya ada Rp 3,3 triliun. Separuhnya harus dialokasikan untuk belanja rutin sebesar Rp 2 triliun. Sisanya tinggal Rp 1 triliun. Ruang fiskal sesempit itu membuat Bengkulu sulit untuk membangun. Karenanya APBN harus dikucurkan untuk infrastruktur. Bila infrastruktur terbangun, swasta akan masuk, ruang fiskal menjadi lebar.
Bergulir Sejak Era Mantan Gubernur Junaidi
Pelaksanaan pembangunan indfrastruktur telah berjalan sejak mantan Gubernur Junaidi Hamsyah. Hal ini mengacu pada keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025 yang diteken mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, 30 Mei 2014 dan diundangkan di Jakarta pada 3 Juni 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin.
Mega proyek tersebut meliputi pengembangan Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu senilai Rp 531 miliar, pembangunan jalan tol Palembang-Bengkulu senilai Rp 2.750 miliar, Penanganan jalan Bengkulu-Kepahiang Curup-Lubuk Linggau (sepanjang 124 Km) senilai Rp 90 miliar, Penanganan jalan Bengkulu-Mukomuko (batas Sumbar) sepanjang 311,49 km dan Bengkulu-Kaur (batas Lampung sepanjang 239,51 km MST 10 ton) senilai Rp 409 miliar, pembangunan SPAM Regional Provinsi Bengkulu (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Seluma) senilai Rp 747 miliar, pembangunan Transmisi Listrik di Bengkulu sampai 2021 (1378 kms) senilai Rp 970 miliar, pembangunan PLTU Batubara Mukomuko senilai Rp 3.600 miliar dan pembangunan PLTU Seblat Bengkulu Utara Rp 3.700 miliar.
Selain itu juga proyek sumber daya manusia dan Iptek koridor ekonomi Sumatera meliputi pembangunan Akademik Komunitas Mukomuko Rp12,02 miliar, pembangunan Akademi Komunitas Rejang Lebong senilai Rp13,38 miliar dan penguatan sarana dan prasarana Universitas Bengkulu senilai Rp 86,60 miliar.
Saat itu, sejumlah proyek telah dicicil untuk dilaksanakan. Diantaranya pembangunan jalan tol Palembang-Bengkulu Rp 2.750 miliar, penanganan jalan Bengkulu-Kepahiang Curup-Lubuk Linggau (batas sumsel sepanjang 124 Km) Rp 90 miliar, dan beberapa proyek lainnya.
Publik tentu berharap, angin segar dari istana yang digaungkan saat ini dapat dikawal secara serius, khususnya oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan pihak-pihak Kementerian yang telah mendapatkan instruksi khusus oleh Presiden Jokowi.
Apalagi seluruh jajaran pemerintahan di Provinsi Bengkulu telah mendeklarasikan bersedia melaksanakan anggaran pemerintah dengan akuntabel dan transparan, bebas dari korupsi. Namun upaya untuk memperbaiki mental birokrasi memang harus terus ditingkatkan.
Bila Pemerintah Pusat, Provinsi, termasuk Kabupaten bisa bahu membahu membangun infrastruktur tersebut, sebagaimana komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota melalui alokasi anggaran infrastruktur yang cukup besar setiap tahunnya, harapan rakyat Bengkulu dapat keluar dari ketertinggalan dari provinsi-provinsi lain di Sumatera pasti dapat terwujud.
