DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan rekomendasinya di sidang paripurna. [Foto: Apdian/pedoman][/caption]BENGKULU SELATAN, PB – Menyikapi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hari ini, Seini (19/6/2017) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan rekomendasinya dengan menggelar sidang paripurna.Dalam penyampaian rekomendasi DPRD Bengkulu Selatan terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Bengkulu atas pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2016 yang disampaikan oleh juru bicara komisi I Dodi Martian, terdapat tiga point utama.
Pertama, kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) bertanggungjawab atas predikat WDP, bukan WTP. Minta kepada Bupati untuk meninjau ulang, melakukan evaluasi bahkan mutasi, rotasi dan demosi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait atas gagalnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kedua, meminta kepada eksekutif untuk menginventarisasi dan melakukan penataan terhadap barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Bahkan jika dipandang perlu untuk penghapusan barang, silahkan diproses sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.
Ketiga, terhadap temuan BPK atas kelebihan bayar beberapa proyek agar segera mungkin ditindaklanjuti. Bahkan jika perlu dibawa ke ranah hokum.
“Terhadap temuan proyek yang kelebihan bayar, agar segera ditindak lanjuti dalam tempo 60 hari kalender. Jika tidak, segera konsultasikan ke aparat hukum,” tegas Dodi Martian.
Paripurna yang digelar sekira pukul 11.30 WIB ini dipimpin oleh Ketua DPRD BS Yevri Sudianto didampingi oleh Wakil Ketua I Susman Hadi dan Wakil Ketua II Yunadi serta dihadiri oleh anggota dewan lainnya.
Dari eksekutif dihadiri oleh Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi dan Plt Sekretaris Daerah Darmin serta pejabat eselon II dan III dari berbagai OPD. (Apd)
