BENGKULU, PB - Paska Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terhadap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Selasa (20/6/2017), kepemimpinan di Bengkulu dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Rohidin Mersyah.Meski Rohidin sebelumnya adalah Wakil Gubernur, namun sejumlah tokoh berharap agar putra berdarah Serawai tersebut tetap menyelenggarakan program-program yang telah ia susun bersama Ridwan Mukti secara konsisten dan konsekwen. Salah satunya adalah program pembangunan Bengkulu sebagai Poros Maritim di Indonesia.
Anggota Komite II DPD RI, Riri Damayanti John Latief, mengutarakan, Menteri Perhubungan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan kemaritiman dalam sebuah rapat yang digelar, belum lama ini. Outline-nya pertama, penyelenggaraan angkutan barang di laut, Proyek Strategis Nasional (PSN) perhubungan laut serta pelayanan pemanduan kapal di Selat Malaka dan penyelenggaraan Kapal Ro-ro Bitung-Davao.
"Tol laut yang akan dibangun melingkari laut Indonesia melewati perairan Bengkulu. Potensi ini harus kita garap secara maksimal, khususnya di Enggano. Konsekuensinya, pembangunan infrastruktur di Enggano harus kita perhebat, jangan justru anggaran pembangunannya dikorupsi," kata Riri.
Pada tahun 2017 ini, lanjut Riri, Kementerian Perhubungan telah menggulirkan program penyelenggaraan angkutan barang di laut dan program Rumah Kita atau pusat-pusat logistik di 13 titik di Nias, Mentawai, Natuna, Sanggate, Dompu, Waingapu, Rote, Kalabahi, Tahuna, Namlea, Saumlaki, Manokwari dan Timika. Dalam program ini, Pulau Enggano akan terhubung dengan Rumah Kita di Mentawai dan Natuna.
"Tapi pelabuhan di Enggano termasuk pelabuhan yang tidak diusahakan. Ini tugas Plt Gubernur Rohidin Mersyah untuk melobi Kementerian Perhubungan agar komitmen menjadikan Bengkulu sebagai sentral logistik di Sumatera Bagian Selatan dapat berjalan sesuai dengan target mantan Gubernur Ridwan Mukti," ungkap Riri.
Bengkulu, tambah Riri, juga luput dalam daftar pelabuhan PSN sub sektor perhubungan laut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016. Di Sumatera, PSN sub sektor perhubungan laut ditetapkan hanya di Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara.
"Kita bersyukur Presiden Jokowi bersedia menyelenggarakan rapat terbatas di Istana bersama mantan Gubernur Ridwan Mukti dan memutuskan merevisi PSN agar pembangunan di Bengkulu dapat diakomodir. Mudah-mudahan Istana tetap menjaga komitmennya," tutup Riri. [Ms]
