Presiden Jokowi saat berada di pasar rakyat. Foto Istimewa
JAKARTA, PB - Serikat Tani Nasional (STN) memberikan apresiasi positif terhadap Tim Satgas Pangan yang dibentuk pemerintah saat ini. Namun STN juga menyarankan agar persoalan stabilitas harga pangan tidak hanya menjadi isu-isu menjelang Hari Lebaran.
"Pemerintah mesti berpikir jangka panjang untuk membenahi struktur pasar yang ideal sehingga persoalan serupa tidak perlu ditangani secara sporadis. Seharusnya ada langkah terpadu pemerintah untuk menekan stabilitas harga pangan untuk jangka panjang," kata Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat (KPP) STN, Ahmad Rifai dalam siaran pers yang diterima Pedoman Bengkulu, Rabu (14/6/2017).
Selain membentuk badan seperti Satgas Pangan, lanjutnya, pemerintah juga mesti disadarkan dengan penyelesaian jangka panjang. Salah satunya menghentikan keran impor dan memberdayakan produksi dalam negeri.
"Masalah impor menjadi penyebab utama kenapa stabilitas harga pangan tidak pernah tuntas diselesaikan pemerintah. Padahal potensi di dalam negeri masih bisa diberdayakan untuk menekan stabilitas harga," ungkapnya.
Setiap tahun, jelas Rifai, Indonesia terus impor daging. Saat ini saja, kata dia, pemerintah telah berencana melakukan impor daging dari India, termasuk barang pokok lain seperti garam.
"Padahal kita sendiri mampu untuk memproduksinya," tukasnya.
Pria yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menguraikan, bila skema impor ini selalu menjadi pilihan prioritas pemerintah, maka persoalan stabilitas dan kelangkaan pangan akan terus membayangi. Sehingga Satgas Pangan yang dibentuk pemerintah untuk mengamankan harga supaya tidak melonjak tidak akan bermanfaat banyak.
"Kalau tidak ada semangat membenahi produktifitas itu, maka laju impor dan kekurangan pangan akan terus meningkat dan dapat dipastikan Satgas Pangan hanya akan jadi pajangan saja," sindirnya.
Sementara untuk penyelesaian jangka panjang, tambah Rifai, tidak ada jalan lain bagi pemerintah selain membenahi sektor-sektor penting yang berkaitan dengan pangan kemudian menyiapkannya menuju industrialisasi seperti sektor pertanian maupun peternakan.
"Reforma Agraria yang digaungkan pemerintah Jokowi-JK, semangatnya memberdayakan petani untuk mampu berproduksi dengan cara memberi akses permodalan, akses lahan dan menyiapkan teknologi yang modern secara massal, dengan demikian sektor pertanian, peternakan mampu menghasilkan pangan yang melimpah dengan kualitas yang baik dan tidak tergantung impor semata. Jika ini terjadi, maka Trisakti, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam bidang budaya bisa diwujudkan," tutupnya. [AR]
