Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

Pro Rakyat, PAN Tolak Kenaikan Tunjangan Rumah Dinas Dewan

BENGKULU, PB- Partai Amanat Nasional (DPW-PAN) Provinsi Bengkulu menolak keras usulan kenaikan tunjangan perumahan Dinas (Rumdin) yang diusulkan DPRD Provinsi Bengkulu. Hal itu, disampaikan Juru Bicara DPW PAN Bengkulu, Dempo Exler, Selasa (13/06/2017)

"Kita meminta kepada pak Rodihin Mersyah sebagai kader PAN yang saat ini memegang amanah sebagai wakil gubernur Bengkulu untuk menolak kenaikkan tunjangan perumahan yang di ajukan oleh DPRD Provinsi Bengkulu.

Dalam kondisi saat ini, kata Dempo, PAN ingin berfikir lebih berpihak kepada rakyat. Kenaikkan tunjangan perumahan dewan bukanlah hal yang urgen untuk saat ini karena hampir semua dewan masih punya rumah yang layak.

PAN berpandangan masih banyak hal lebih penting yang harus di prioritaskan untuk dilakukan. Banyak laporan dari dari  kader PAN di daerah bahwa hampir seluruh jalan provinsi rusak parah dan ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi rakyat.

"Ingat bapak gubernur kita pernah jatuh karena jalan rusak dan berlobang, cukup pak gubernur saja yang pernah jatuh jangan ada lagi rakyat yang jatuh kecelakaan karena jalan rusak dan berlobang," jelasnya.

Ketimbang menaikkan tunjangan rumah dinas, lanjutnya, lebih baik Provinsi menaikkan gaji tenaga honor/kontrak dari pada menaikkan tunjangan perumahan angota DPRD karena mereka lebih membutuhkan untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak apalagi saat ini semua harga kebutuhan pokok naik.

"Berikan uang makan yang layak kepada PNS karena mereka yang bekerja setiap hari seharian melayani rakyat," ujarnya.

Selain itu, jelas Dempo, saat ini Desa-desa jalannya rusak, pupuk langkah, bibit langkah, maka dari itu lebih baik pemerintah menyiapkan anggaran bibit gratis untuk rakyat, bantu subsidi pupuk rakyat, stabilkan harga kebutuhan pokok, benahi jalan usaha tani.

"Mari kita maksimalkan uang APBD yang notabennya adalah uang rakyat,  gunakan sebaik mungkin untuk rakyat untuk kesejahtraan rakyat, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan keadilan pembangunan," tandasnya.  [Ms]