JAKARTA, PB - Posisi geostrategis berpotensi menjadikan Indonesia negara utama maritim dunia. Sebab, sebanyak 70 persen pedagangan dunia berada di kawasan Asia Pasifik dan 45 persen diantaranya melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).Belum lama ini, Senator termuda Indonesia, Riri Damayanti John Latief, mengutarakan, provinsi yang akan maju dan berkembang di Sumatera adalah mereka yang mampu meningkatkan kualitas dan kinerja pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki.
Riri memberikan apresiasi kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Bengkulu yang terus berupaya melakukan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Pengerukan harus terus dilakukan hingga mencapai kedalaman yang ideal untuk menurunkan biaya logistik hingga 50 persen.
Riri menjelaskan, pemerintah daerah harus memperhatikan dengan seksama program tol laut. Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 telah memaparkan bahwa pemerintah akan menyediakan subsidi biaya transportasi dan biaya logistik untuk memastikan kehadiran negara dalam hal ketersediaan, keterjangkauan, dan kemampuan terhadap bahan-bahan pokok di pulau-pulau terluar, terpencil, dan terbelakang tersebut.
Riri melanjutkan, sejumlah capaian penting telah diperoleh dalam pengelolaan kemaritiman nasional. Diantaranya penurunan dwelling time dan biaya logistik, terbangunnya infrastruktur konektivitas, industri energi dan pertambangan, kerjasama internasional dan tatakelola industri pariwisata. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil. Bengkulu sendiri berada di atas rata-rata nasional.
Hanya saja, ungkap Riri, pertumbuhan ekonomi di Bengkulu belum berkualitas. Pasalnya, pertumbuhan itu tidak disertai dengan kamakmuran dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu, melainkan segelintir orang yang memiliki akses dan kesempatan yang lebih besar.
"Agar pertumbuhan itu bisa dinikmati seluruh kalangan, pemerintah daerah di Bengkulu harus mengoptimalkan 28 proyek strategis nasional yang telah diusulkan oleh Gubernur langsung kepada Presiden Joko Widodo. Namun dari 28 proyek strategis nasional tersebut, bidang kemaritiman harus menjadi prioritas mengingat potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai US$ 1,33 triliun per tahun," demikian Riri. [MS]
