BENGKULU, PB - Menyikapi masih rendahnya serapan anggaran tahun 2017 yang terjadi di beberapa OPD Provinsi Bengkulu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Bengkulu lakukan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017.Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Rinardi mengatakan, Rakor ini dalam upaya sinergitas dan kesepahaman antara Kanwil Provinsi dengan Satuan kerja (Satker) Kementerian dan Lambaga (K/L) dalam pembinaan, Bimtek, monitorting dan evaluasi pelaksanaan Anggaran semester I Tahun Anggaran 2017 ini
”Guna meningkatkan kinerja dan kualitas belanja yang lebih baik serta penyerapan anggaran yang optimal di semester II nanti,” sebut Rinardi, saat membuka Rakorda, di Kantor KPPN Bengkulu, Rabu (26/7).
Rinardi menyayangkan anggaran yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat, namun kenyataannya belum dipergunakan secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Apalagi waktu kita hanya tinggal 5 bulan lagi, jika anggaran yang tersedia tak terserap, maka terpaksa harus memakai dana APBD untuk menyelesaikan proyek pembangunan,” ujarnya.
Untuk itulah, sambung Rinardi, dengan Rakorda ini, akan dibahas semua permasalahan tentang tantangan pelaksanaan anggaran serta indikator kinerja Satker K/L.
“Sehingga nantinya didapati hasil evaluasi pelaksanaan anggaran semester I,” sebut Rinardi.
Rakor ini dikuti oleh seluruh Kepala Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN) kota dan Kabupaten, juga diikuti oleh Satker K/L se-Provinsi Bengkulu.
Dalam Rakor ini juga di serahkan Sertifikat ISO 9001:2008 kepada KPPN Bengkulu dalam hal pelayanan terbaik, serta penganugerahan predikat terbaik kepada tiga Satker.
Sementara itu, pemerintah Provinsi yang di wakili oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, Taufik Adun menyampaikan, dengan diraihnya sertifikat ISO oleh KPPN Bengkulu serta predikat terbaik kepada tiga satker tersebut, diharapkan adanya pelayanan dengan aspek ketaatan terhadap administrasi dan regulasi yang ada.
“Dengan kualitas pelayanan yang baik, dapat dipastikan adanya pelayanan yang optimal, mudah dan cepat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat segera teralisasi,” kata Taufik.
Taufik juga meminta agar jangan sampai pelayanannya sudah baik, namun masih ada kendala dari satker itu sendiri, sehingga semua pihak terkait harusnya sama-sama menjalani aturan yang ada. [AM/Bis]
