Tjahjo Kumulo saat menghadiri Rakernas Apeksi di Malang/Foto Istimewa
MALANG, PB - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumulo membuka Rapat Kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Savana, Kota Malang, Rabu (19/7/2017).
Dalam pidatonya, Mendagri berpesan kepada seluruh Wali Kota se- Indonesia untuk memenuhi semua janji politik selama ini kepada rakyat.
Mendagri berpesan kepada seluruh Walikota untuk memenuhi janji politiknya kepada rakyat. Selain itu, menurutnya Walikota juga harus memiliki imajinasi dan konsep pembangunan daerah masing-masing.
"Seorang Walikota punya janji politik terhadap rakyatnya, karena dipilih oleh rakyat. Saya hanya mengingatkan pemimpin harus punya imajinasi, dengan imajinasi akan timbul persepsi, dari persepsi akan timbul sebuah keberanian," kata Mendagri.
Persoalan korupsi hingga radikalisme juga menjadi titik tekan Mendagri. Ia mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk bersinergi untuk mengantisipasi setiap gerakan radikalisme.
Mendagri juga menekankan, kepada Walikota agar berhati-hati dan tidak bermain-main ketika membuat kebijakan politik, termasuk dalam penganggaran.
Ia menyebut ada 5 titik yang rawan korupsi di daerah yang harus menjadi perhatian serius Kepala Daerah. 5 titik rawan tersebut adalah, penganggaran, pajak dan retribusi, dana hibah, bantuan sosial dan juga pengangkatan jabatan.
"Termasuk jual beli jabatan itu termasuk area korupsi. Jangan lakukan," tegas politisi PDIP itu.
Setelah menjelaskan sejumlah itu penting tersebut, Menteri Tjahjo berharap Rakernas XII Apeksi dapat menelurkan keputusan terbaik untuk pembanguann di daerah.
"Silahkan bersinergi antar daerah, jangan sungkan meniru kota yang baik dan terapkan di daerah," tegasnya.
Sementara, Walikota malang, Muhammad Anton selaku tuan rumah mengharapkan Rakernas Apeksi dapat menjadi ajang komunikasi dan saling tukar pemikiran antar Walikota di seluruh Indonesia.
"Pelaksanaan Rakernas diharapkan menjadi sarana komunikasi yang baik antar pemerintah kota, dan melahirkan sebuah rekomendasi untuk pembangunan tanah air," harap politisi Gerindra itu.
Dalam kesempatan tersebut, tampak hadir pula, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basariah Panjaitan, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dan 98 wali kota se-Indonesia. [Media Center Kominfo Kota Bengkulu]
