JAKARTA, PB - Meskipun saat ini jumlah institusi keuangan syariah di Indonesia, adalah terbanyak di dunia, yaitu 34 Bank Syariah, 58 Operator Takaful atau asuransi syariah, 7 Modal Ventura Syariah atau rumah gadai syariah, dan lebih dari 5.000 Lembaga Keuangan Mikro Syariah, serta memiliki 23 juta pelanggan, namun masih banyak sekali peluang yang masih bisa dimanfaatkan, karena pasarnya sangat besar.Pasar perbankan syariah, menurut Presiden Jokowi, pada tahun 2016 baru mencapai 5,3 persen, masih kecil sekali, baru 5,3 persen terhadap seluruh aset industri perbankan nasional kita.
“Inilah peluang besar yang harus kita manfaatkan, jangan sampai nantinya justru dimanfaatkan oleh negara lain peluang ini,” kata Presiden Jokowi saat Peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dii Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7) siang.
Menurut Presiden, capaian Indonesia itu masih berada jauh di bawah negara-negara lain, misalnya di Arab Saudi sudah mencapai 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen, Uni Emirat Arab sudah 19,6 persen. Sementara di Indonesia, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, baru mencapai 5,3 persen, masih kecil sekali.
Dengan modal kekuatan populasi umat Islam terbesar di dunia, menurut Kepala Negara, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya Indonesia menjadi terdepan, menjadi pemimpin, dan menjadi pusat keuangan syariah dunia.
“Harusnya seperti itu. Dan sudah sepantasnya seperti itu. Tapi ini belum kejadian,” ujar Kepala Negara.
Presiden Jokowi optimistis, jika industri keuangan syariah betul-betul didorong, diperkuat, dan terus kita kembangkan, maka keuangan syariah akan dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara kita.
“Baik pembangunan ekonomi umat, baik itu pembangunan infrastruktur, baik itu untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan jembatan, untuk pembangunan pelabuhan, untuk pembangunan pembangkit listrik, maupun dalam pembiayaan-pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Bisa kita gunakan,” tutur Presiden Jokowi.
Untuk pembahasan kemiskinan dan menekan ketimpangan, menurut Kepala Negara, kita harus bisa memanfaatkan dana-dana sosial keagamaan, seperti dana zakat yang juga potensinya masih sangat besar sekali. Selain itu juga negara kita juga memiliki tanah wakaf, Indonesia memiliki tanah wakaf dengan total luas yang sangat besar sekali.
“Data yang saya dapatkan 4,3 miliar m2. Besar sekali, yang mayoritas belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, karena umumnya memang dijadikan untuk masjid ataupun pemakaman umum,” ungkap Kepala Negara.
Selain itu, wakaf tunai yang terkumpul juga baru sekitar Rp22 miliar. Tentu saja wakaf tunai juga perlu didorong untuk lebih dikembangkan lagi, sehingga hasil-hasil yang diperoleh dari wakaf-wakaf tersebut bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif, seperti pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan UMKM, sehingga dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
Tidak Akan Hilang
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung pelantikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang mengelola dana umat kurang lebih Rp80 – 93 triliun, yang kalau dimanfaatkan dengan baik, ditaruh di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang besar, juga akan mempercepat pembangunan negara kita.
“Kemarin sudah saya sampaikan, bisa ditaruh di tempat-tempat yang aman, jangan yang berisiko, dana haji kita,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden mengaku sudah mengintip negara-negara lain dalam pemanfaatan dana haji ini. Ia memberi contoh misalnya di pembangunan jalan tol, aman nggak mungkin rugi, jalan tol nggak akan rugi, nggak akan hilang.
Pembangunan pelabuhan, dari dana haji, menurutnya kenapa tidak? Taruh di situ akan memberikan keuntungan yang besar sehingga nanti bisa menurunkan ongkos haji. Bahkan seperti tabung haji di Malaysia, yang ditaruh di perkebunan, yang sesungguhnya masih berisko .kebakar atau nggak keluar hasilnya, buahnya bisa (rugi, red).
“Tapi kalau jalan tol, pelabuhan, airport, nggak akan, insya Allah nggak akan ada ruginya. Dan itu sudah saya sampaikan agar nanti dana haji kita berikan peluang untuk dananya ditaruh-taruh yang enak-enak saja, yang berisiko jangan. Karena ini dana umat, hati-hati,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden berjanji akan terus mendorong KNKS ini agar bisa meluncurkan program-program yang bisa mendorong keuangan syariah, ekonomi syariah, sehingga betul-betul angka yang 5,3 persen nanti bisa meloncat ke angka yang lebih besar, yang lebih tinggi lagi.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain mantan Presiden BJ. Habibie, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin. [AM]
