Foto David Mizoeff/PA
Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat menjadikan dirinya sebagai “negara bandel” pada tanggal 1 Juni lalu, ketika menyatakan keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement)—perjanjian perubahan iklim.
Selama beberapa tahun, Trump memang terlibat dalam teori konspirasi janggal, seperti dikatakannya tahun 2002: “konsep perubahan iklim sengaja diciptakan oleh dan untuk kepentingan Tiongkok, untuk menjadikan manufaktur kita (AS) tidak kompetitif.”
Tetapi bukan tanpa alasan Trump melangkah menarik AS dari Perjanjian Paris. Lebih tepatnya, dia menganggap perjanjian itu berdampak buruk dan tidak adil bagi AS.
Sementara soal keadilan, seperti juga kecantikan, dimata orang yang melihatnya, klaim Trump itu sulit untuk dibenarkan. Sebaliknya, kesepakatan Paris sebetulnya sangat baik untuk Amerika. Sementara yang dilakukan Trump membuat Amerika terus menimpakan beban yang tidak adil pada pihak/bangsa lain.
Secara historis, AS terus menumpuk konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, berada diantara negara-negara besar produsen emisi karbon dioksida terbesar– dua kali lipat dibanding Tiongkok dan 2,5 kali dibanding Eropa di tahun 2013.
Dengan pendapatannya yang tinggi, AS sebetulnya berada pada posisi yang jauh lebih baik untuk mengadaptasi tantangan perubahan iklim dibanding negara miskin seperti India dan Tiongkok, apalagi dibanding negara berpendapatan rendah di Afrika.
Faktanya, cacat terbesar nalar Trump adalah menganggap menentang perubahan iklim akan menguatkan AS, bukan melemahkannya. Trump justru berpaling jauh ke belakang yang buruk. Ia berjanji memulihkan pekerjaan tambang batubara (yang sekarang jumlahnya 51.000, yang kurang-lebih hanya 0,04 persen dari pekerjaan non-pertanian). Dia mengabaikan kondisi buruk dan resiko kesehatan di sektor industri itu. Juga tidak menyinggung kemajuan teknologi yang mengurangi jumlah tenaga kerja, sekalipun produksi batubara dihidupkan kembali.
Faktanya lagi, lebih banyak pekerjaan yang bisa dihasilkan oleh instalasi panel surya ketimbang sektor batubara. Lebih maju lagi, pergeseran ke ekonomi hijau justru akan menaikan pendapatan orang Amerika hari ini dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Untuk hal ini, Trump justru terperosok ke masa lalu.
Hanya beberapa minggu sebelum Trump memutuskan menarik AS dari Perjanjian Paris, Komisi Tingkat Tinggi soal Harga Karbon, yang diketuai oleh Saya dan Nicholas Stern, menyoroti soal potensi untuk beralih ke ekonomi hijau. Laporan Komisi ini, yang dirilis pada Mei lalu, mengatakan bahwa pengurangan emisi CO2 akan berdampak penguatan ekonomi.
Penjelasannya sederhana. Persoalan kunci yang dihadapi ekonomi global hari ini adalah kurangnya permintaan agregat. Pada saat bersamaan, banyak Negara yang mengalami kejatuhan penerimaan. Tetapi kita bisa mengatasi dua masalah ini secara bersamaan dan sekaligus mengurangi emisi dengan menerapkan biaya (pajak) untuk emisi CO2.
Akan selalu lebih baik memajaki yang buruk ketimbang yang baik. Dengan memajaki CO2, perusahaan dan rumah tangga akan punya insentif untuk teknologi baru di masa depan. Pajak juga akan memungkinkan perusahaan menerima insentif untuk berinovasi sehingga bisa mengurangi penggunaan energi dan emisi—memberi mereka keunggulan kompetitif yang dinamis.
Komisi itu juga menganalis tingkat harga karbon untuk mencapai tujuan yang dicanangkan di Perjanjian Paris—harga yang jauh lebih tinggi dari Eropa hari ini, tapi masih mungkin dilakukan. Komisi juga mencatat bahwa mungkin harga akan berbeda di masing-masing negara. Terutama, catat mereka, sistim regulasi yang baik—salah satunya mengendalikan pembangkit berbahan bakar batubara—akan mengurangi beban yang ditanggung dalam sistim pajak.
Menariknya, salah satu negara dengan performa ekonomi terbaik di dunia, yakni Swedia, sudah mengadopsi pajak karbon yang lebih tinggi dari yang dibahas di laporan kami. Dan Swedia tetap dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tanpa level emisi setinggi AS.
Amerika di bawah Trump justru jadi objek cemoohan. Buntut dari tindakan Trump menarik AS dari Perjanjian Paris, sebuah spanduk besar menggantung di atas Balaikota Roma: Pertamakan Bumi. Begitu juga Presiden baru Perancis, Emmanuel Macron, menyindir slogan kampanye Trump: “Make Our Planet Great Again”.
Tetapi konsekuensi dari aksi Trump bukan sekedar menjadi bahan tertawaan. Jika AS terus keluar dari itu (Perjanjian Paris), maka ini akan menimpakan biaya besar terhadap negara-negara lain di dunia, terutama negara-negara miskin. Semua negara yang dikorbankan oleh kesembronoan AS berhak untuk marah.
Beruntungnya, sebagian besar negara bagian di AS, termasuk daerah yang paling dinamis ekonominya, menunjukkan bahwa Trump tidak relevan, setidaknya kurang relevan dibanding yang diyakininya. Sebagian besar negara bagian dan korporasi mengumumkan bahwa mereka akan berlanjut dengan komitmen mereka (mengikuti Kesepakatan Paris)—setidaknya untuk mengimbangi kegagalan sebagian negara bagian AS lainnya.
Sementara itu, dunia terus melindungi dirinya dari negara-negara bandel. Perubahan iklim membawa ancaman serius terhadap planet kita tidak kalah mengerikan dengan ambisi nuklir Korea Utara. Dalam dua kasus itu, dunia tidak bisa mengelak dari pertanyaan: apa yang harus dilakukan terhadap negara yang menolak ambil bagian dalam melestarian planet kita?
Joseph Stiglitz, pakar ekonomi peraih penghargaan Nobel di bidang ekonomi
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di www.project-syndicate.org. Dialihbahasakan ke bahasa Indonesia oleh Raymond Samuel untuk tujuan memperkaya informasi publik terkait isu perubahan iklim.
Sumber: Berdikari Online
