JAKARTA, PB - Pesiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada yang kekuasaan absolut atau mutlak. Ia menambahkan ada pers, media, LSM, dan DPR yang mengawasi pemerintah. Bahka rakyat bisa mengawasi langsung kerja pemerintah.Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pesan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7) malam. SBY mengatakan pemegang kekuasaan tak boleh tanpa batas menyalahgunakan kekuasaannya.
“Power must not go unchecked. Artinya, kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power,” kata SBY
Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan, tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak, termasuk saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Ia mengingatkan, bahwa Perppu tersebut adalah produk Undang-Undang, yang dikeluarkan melalui mekanisme yang demokratis. Setelah pemerintah mengeluarkan Perppu, ada mekanisme lagi di DPR, dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi yang entah setuju dan tidak setuju.
“Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada,” tegas Jokowi.
Sebagai negara demokratis dan negara hukum, Jokowi menegaskan, Indonesia membuka luas proses-proses seperti itu. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta tidak membesar-besarkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada.
“Kalau masih ada yang tidak setuju. Kembali lagi bisa ke MK (Mahkamah Konstitusi). Inilah negara demokrasi dan negara hukum yang kita miliki,” pungkas Jokowi. [AM]
