BENGKULU, PB - Puluhan orangtua mendatangi kantor Walikota Bengkulu, Kamis pagi (6/7/2017). Mereka datang untuk protes atas kebijakan Perubahan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari sistem rangking ke sistem zonasi.Kebijakan sistem zonasi itu dinilai tidak adil, karena prakteknya orangtua merasa kesulitan untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah negeri. Beberapa wali murid mengaku sudah ditolak sebelum mendaftarkan anak mereka.
"Kami belum daftar sudah ditolak kemarin. Kami minta kejelasan, kemana kami harus mendaftar? Percuma kami sekedar mendaftar kalau tidak diterima. Kami tidak masalah diluar zona asalkan dapat SMP negeri, jangan sampai anak telantar tidak sekolah," kata orangtua murid bernama Fahmi warga Kelurahan Sumur Dewa kepada jurnalis di Kantor Walikota, Bentiring, Muara Bangkahulu.
Fahmi mengaku kebingungan, sebab seluruh sekolah di zona yang ditempatinya sudah menutup pendaftaran. Kehadirannya di Kantor Walikota tak sekedar mengeluhkan persoalan, namun ia meminta pemerintah untuk mencarikan jalan keluar agar anaknya tetap bisa sekolah.
"Dizona kami ini ada 6 sampai 7 sekolah, namun mereka mengutamakan siswa yang tinggal paling dekat dari sekolah yang jaraknya 1 meter sampai 2 meter. Dari mana aturan soal jarak itu? Dengan aturan itu saya otomatis tidak bisa menyekolahkan anak karena jarak rumah agak jauh dari sekolah," jelasnya.
Kedatangan orangtua murid tampak diterima oleh Aisten III Pemkot Bengkulu, M Husni dan Kadis Dikbud Rosmayeti. Menurut Rosmayeti kebijakan PPDB dengan sistem zonasi berlandaskan aturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB.
"Aturan baru harus dengan sistem zonasi/rayon per Kecamatan. Dan sekolah harus memprioritaskan siswa yang terdekat dan kurang mampu," ujarnya.
Namun, kata Rosmayeti, pihaknya akan menampung keluhan orang tua murid. Selain itu, Dikbud juga akan memonitor panitia penerimaan murid agar tidak melakukan kecurangan.
"Dikbud Kota juga akan memonitor panitia penerimaan murid baru di seluruh kota bengkulu, agar tidak adanya tindak kecurangan dalam penerimaan murid. Jika ada kecurangan maka akan ditindak tegas dan diberikan sanksi," ucapnya. [Media Center Kominfo Kota Bengkulu]
