BENGKULU SELATAN, PB – Sepertinya keterbukaan untuk mendapatkan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 belum seutuhnya terwujud. Khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan. Salah satunya tercermin saat, jurnalis mewawancarai Sekretaris DPRD Bengkulu Selatan, Aswan.“Coba jangan nanya yang itu (Anggaran perjalanan dinas)," ucapnya di Kantor DPRD Bengkulu Selatan, Kamis pagi (6/07/2017).
Ketika diwawancarai wartawan terkait dengan jumlah anggaran, realisasi dan sisa anggaran perjalanan dinas di DPRD, Sekretaris DPRD BS Aswan terkesan mengelak dan enggan menjawabnya. Entah apa penyebabnya belum diketahui secara pasti.
“Saya tidak tahu persis berapa, coba tanyakan ke bagian keuangan saja temui Kasubag keuangan saja, Ibu Bety, temui saja Ibu Bety,” ujar Aswan.
Wartawan sempat berusaha untuk mendalami dengan melemparkan beberapa pertanyaan lanjutan kepada Aswan. Namun Aswan tetap menolak dan terkesan menghindar dari Jurnalis.
"Tanya yang lain aja kan masih banyak,” ujar Aswan geram.
Sementara itu, Kasubag Keuangan dan Perencanan Sekretariat DPRD Bengkulu Selatan Bety Marlinda ketika diwawancarai wartawan media online pedomanbengkulu.com dan asgolnews.com juga enggan memberikan komentar.
Bety berdalih, tidak berwenang untuk memberikan data dan informasi anggaran perjalan dinas kepada siapapun, termasuk kepada jurnalis.
Dirinya mengaku hanya berwenang memberikan informasi untuk tujuan pemeriksaan atau audit.
“Saya tidak berhak menyampaikannya. Kami tidak bisa menyampaikannya, terkecual untuk tujuan pemeriksaan, seperti diminta oleh tim dari BPK. Coba tanya ke bagian anggaran di BPKAD. Kalau Kabagnya belum masuk, karena masih baru, beliau baru melapor, tapi belum masuk, karena SPMT beliau belum keluar,” jelas Bety. (Apd)
