BENGKULU SELATAN, PB – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Selatan menargetkan pada tahun 2018 ada 10 Desa dari 142 Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki produk dan program unggulan.
Karena, saat ini belum ada satu desa pun di Bengkulu Selatan yang dinilai memiliki keunggulan lebih.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas PMD Bengkulu Selatan Resemen Asnawi pada saat membuka kegiatan Bimtek bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Bengkulu Selatan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD dan Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan APBDes oleh BPD di aula Dinas PMD, Selasa (1/8/2017).
“Kalau ada tamu atau yang mau berkunjung study banding ke Bengkulu Selatan ini, jujur belum ada desa yang bisa diandalkan. Untuk itu, pada tahun 2018 nanti saya harapkan ada 10 desa unggulan yang ada di Bengkulu Selatan. Misalnya unggul dalam administrasi, unggul BUMDesnya, juga memiliki program dan produk unggulan. Misalnya kalau produk unggulan kambing atau sapi ada di desa itu, jagung di desa itu, kerajinan tangan ada di desa itu, dan lain sebagainya,” tegas Resmen Asnawi.
Resmen juga mengakui Kabupaten Bengkulu Selatan juga menjadi sorotan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Menurut Resmen, ini disebabkan karena banyak laporan tentang penyelewengan dana desa di Bengkulu Selatan.
“Bengkulu Selatan ini disoroti, karena banyak dana desa yang diadukan ke Provinsi dan pusat. Makanya sayapun sering juga dipanggil untuk dimintai penjelasan terkait hal ini,” ungkap Resmen dalam sambutannya pada acara pembukaan Bimtek BPD.
Pelaksanaan Bimtek BPD ini digelar selama tiga hari sejak tanggal 1 Agustus sampai 3 Agustus 2017. Untuk hari pertama peserta Bimtek berasal dari tiga Kecamatan yakni Manna, Bungamas dan Kedurang. (Apd)