BENGKULU UTARA, PB - “Bengkulu ini dikenal dengan Bumi Rafflesia, wilayahnya ada di sepanjang Samudra Indonesia. Tentunya dibutuhkan komitmen kita bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Bengkulu maju dan sejahtera,” hal ini disampaikan Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada Focus Group Discussion (FGD) Forum Perencanaan Pembangunan Bengkulu (FP3B), Sabtu (26/8/2017) di Arga Makmur, Bengkulu Utara.
Diskusi ini diikuti oleh 178 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Bappeda se – Provinsi Bengkulu dengan narasumber Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Bappenas RI Taufik Hanafi, Kabid Pengembangan Infrastruktur Antara Kawasan Strategis Indonesia Kementerian PUPR Apriady Mangiwa dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu Lizar Alfansi.
Disampaikan Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bahwa kunci penutup pada pantun tersebut adalah Bengkulu maju dan sejahtera yang diawali dengan sebuah komitmen antara Provinsi dan Kabupten/Kota.
“Daerah itu akan maju jika infrastrukturnya naik clue-nya disitu, ini tidak bisa di bantah, sulit daerah itu akan maju jika infrastrukturnya minim atau tidak berfungsi secara optimal,” jelas Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Maka, ungkap Plt. Gubernur Bengkulu, Bappeda memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
“Lead utamanya itu Bappeda yang tahu persis kondisi daerah, saya berharap Bappeda itu menjadi tangan kanannya Bupati, level eselon III Bappeda saya ingin melihat yang mampu meng–organize OPD yang terkait dengan bidangnya harus bisa, tapi dengan power yang kuat,” tegas Rohidin Mersyah.
Tahapan perencanaan harus dilakukan secara tepat karena jika tidak, akan sulit untuk bekerja. Pada APBD Perubahan sendiri tambah Rohidin Mersyah memang tidak ada kegiatan fisik karena waktu yang tidak mencukupi.
Ia pun meminta Bappeda untuk memastikan terkait dokumen perencanaan, data base pendukung perencanaan, serta semua kegiatan interkoneksi Kabupaten/Kota selesai di APBD Perubahan.
“Nanti di APBD 2018 saya harapkan on-time tepat waktu dan saya minta betul perhatian Bupati, Sekda terutama sebagai pengendali administrasi wilayah, pastikan betul administrasi pendukung Pemerintah itu tepat waktu, tidak usah ditunda–tunda,” jelas Rohidin Mersyah.
Pada kesempatan ini Bupati Bengkulu Utara Mian berharap melalui FGD ini nantinya akan mendapatkan suatu catatan–catatan yang bukan hanya seremonial tapi catatan–catatan strategis yang bisa dibawa oleh Bappenas dan Kementerian PUPR sehingga penganggaran dari pusat itu bisa mendapat angka yang signifikan.
“Kami berharap melalui pertemuan ini Bapenas tentunya akan bisa memetakan bahwa skala prioritas Provinsi Bengkulu adalah menjadi perhatian untuk bisa disampaikan kepada Kementerian–Kementerian terkait,” harap Mian yang juga didampingi Wakil Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata.
FGD ini bertujuan menyamakan persepsi dan satu arah kebijakan perencanaan pembangunan Bengkulu yang bersinergi dengan seluruh Pemerintah Kabupten/Kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu, serta menyelaraskan dengan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Selain itu kegiatan ini juga untuk meningkatkan motivasi dan komitmen segenap pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat segera terwujud di Provinsi Bengkulu. [AM/Bis]