Bagi generasi yang lahir di abad 20, tentu sudah akrab dengan gaya kolonialisme lama. Ada penggunaan kekuatan militer secara langsung, lalu penaklukan, kemudian pembentukan pemerintahan kolonial di negara jajahan.Sebagaimana dilansir Berdikari Online di abad 21 ini, kolonialisme baru tidak perlu mengerahkan serdadu dan mengumbar dentuman meriam. Mereka bisa meminjam “tangan pihak lain” (proxy war) untuk mencapai tujuannya. “Tangan pihak lain” ini bisa negara, organisasi politik, ataupun kelompok bersenjata.
Gene Sharp, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat, membeberkan 5 langkah imperialisme modern, terkhusus Amerika Serikat, dalam mencapai tujuannya.
Pertama, menebar rumor alias fitnah
Biasanya, kata Sharp, imperialis menebar rumor dan kabar bohong (hoax). Seringkali rumor itu menyasar politisi atau pemerintahan yang ditarget imperialis.
Rumor ini bertujuan ganda: di satu sisi, mendiskreditkan politisi atau rezim bersangkutan; sedang di sisi lain, memancing kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat luas.
Contoh terbaru adalah Brazil. Tahun 2016, presiden berhaluan kiri Brazil, Dilma Rousseff, digulingkan lewat parlemen oleh oposisi sayap kanan.
Awalnya, oposisi yang disokong oleh Amerika Serikat menebar rumor tentang korupsi di tubuh pemerintahan. Termasuk melempar tuduhan korupsi kepada Presiden Dilma.
Namun, kendati tuduhan korupsi itu tidak pernah terbukti, proses politik untuk menggulingkan Dilma jalan terus. Akhirnya, pada Agustus 2016, senat yang dikuasai oposisi kanan berhasil memakzulkan Presiden Dilma.
Indonesia di tahun 1965 juga mengalami. Berawal dari rumor rencana kudeta “Dewan Jenderal”, lalu muncul gerakan kontra-kudeta oleh Gerakan 30 September, kemudian dijadikan dalih oleh Soeharto Cs untuk membasmi PKI dan menjalankan “kudeta merangkak” terhadap pemerintahan Sukarno.
Kedua, menciptakan wacana “ rezim otoriter”
Di abad 21 ini, teknologi informasi dan media menjadi senjata penting imperialisme. Keduanya dapat dipakai untuk menaklukkan hati dan pikiran orang banyak.
Dalam banyak kasus, imperialis menggunakan sarana komunikasi itu untuk mendakwa pemerintahan yang tidak disukainya sebagai “rezim otoritarian”. Media massa kemudian dimobilisasi untuk membuat cerita serupa.
Mereka mengikuti anjuran Menteri Propaganda NAZI, Joseph Goebbels: “Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada Rakyat. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat Rakyat menjadi percaya.”
Itulah yang terjadi terhadap Muammar Gaddafi di Libya, Bashar Al-Assad di Suriah, Rafael Correa di Ekuador, dan Nicolas Maduro di Venezuela.
Rezim yang disebut diatas dituduh telah membungkam kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat. Mereka juga dianggap melanggar hak azasi manusia (HAM).
Demi memperkuat cerita palsu itu, imperialis memobilisasi organisasi HAM internasional, seperti Human Rights Watch (HRW), untuk membuat laporan sepihak dan bias terkait tuduhan kejahatan HAM yang dilakukan oleh rezim-rezim tersebut.
Biasanya, kalau cerita itu sudah dipercaya oleh masyarakat internasional, maka negara-negara imperialis punya dalih untuk melakukan intervensi ke negara bersangkutan.
Tidak jarang, AS menggalang koalisi militer untuk menghukum rezim yang dicap diktator itu. Itulah yang dilakukan AS dan koalisinya terhadap Libya dan Suriah.
Ketiga, mendanai aksi demonstrasi oposisi
Biasanya, untuk menggoyang rezim yang tidak disukainya, imperialis menggerakkan kekuatan oposisi di negara bersangkutan.
Dan untuk menggerakkan oposisi, AS dan negara-negara barat menggelontorkan dana untuk mendanai kegiatan dan aksi-aksi kelompok oposisi.
Seperti dalam kasus Suriah. Seperti diungkap Wikileaks, AS rajin menggelontorkan dana untuk oposisi di Suriah, termasuk faksi-faksi bersenjata yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda.
Begitu juga dalam kasus Venezuela. Seperti yang dibocorkan Wikileaks, USAID menggelontorkan 15 juta USD kepada 300-an organisasi sipil di Venezuela antara 2004-2006, dengan dalih advokasi HAM dan pendidikan. Organisasi sipil itu adalah sekoci-sekoci kelompok oposisi.
Sejak 2002, AS rajin menggelontorkan dana jutaan USD kepada kelompok oposisi. Biasanya, dana itu disalurkan lewat lembaga-lembaga pemberi bantuan asal AS, seperti United States Agency for International Development (USAID), National Endowment for Democracy (NED) dan the Open Society Institute.
Biasanya, sokongan dana itu berlindung di balik jubah “advokasi HAM”, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
Keempat, pemberlakuan sanksi ekonomi
Jika tekanan diplomati tidak berhasil, biasanya negara-negara imperialis mendorong sanksi ekonomi terhadap rezim yang tidak disukainya.
Biasanya, sanksi ekonomi ini dipakai untuk menggoyang ekonomi negara bersangkutan. Kalau ekonomi sudah goyah, apalagi jika terancam ambruk, maka rakyatnya pelan-pelan ditutupi awan kecemasan dan ketidakpuasan.
Harapan mereka, kecemasan dan ketidakpuasan itu akan meledak menjadi pemberontakan sosial. Nah, di saat negara tersebut dicekik oleh pemberontakan sosial, negara imperialis punya dalih untuk melakukan intervensi.
Itu yang coba dilakukan AS terhadap Kuba, melalui embargo ekonomi yang berlangsung sudah setengah abad. Namun, rupanya, usaha tersebut tidak berhasil.
Kelima, Penggulingan pemerintahan
Tahap terakhir atau puncaknya adalah menggulingkan pemerintahan yang tidak disukainya, entah melalui aksi massa, lewat kudeta parlemen, kudeta militer, maupun intervensi militer langsung.
Beberapa kudeta terbaru di Amerika latin mengambil langkah terakhir yang berbeda.
Penggulingan Presiden nasionalis-kiri Manuel Zelaya di Honduras, di tahun 1999, mengambil jalan kudeta semi-militer. Jadi, ada keputusan pengadilan yang menuding Presiden bersalah, lalu perintah penangkapan. Disusul dengan pengerahan militer untuk menahan presiden.
Sementara penggulingan Presiden Fernando Lugo di Paraguay dan Dilma Rousseff di Brazil mengambil jalur “kudeta parlemen”. Kedua Presiden berhaluan kiri ini dijatuhkan lewat “pemakzulan” oleh parlemen.
Tahun 2002, ada upaya kudeta terhadap Chavez, dengan kombinasi aksi demonstrasi dan manipulasi media. Juga didukung oleh sejumlah perwira militer. Namun, kudeta itu digagalkan oleh koalisi rakyat-militer.
Kemudian, pada 2010, ada usaha kudeta terhadap Presiden Rafael Correa di Ekuador. Modusnya: diawali dengan pemogokan polisi, lalu menyandera Presiden. Tetapi upaya kudeta itu berhasil digagalkan oleh koalisi rakyat-militer.
Raymond Samuel
Catatan: artikel ini diolah dari teleSUR dan diperkaya dari sumber lain
Keterangan foto: Militer Venezuela menggagalkan kudeta terhadap Pemerintahan Chavez tahun 2002; sumber: http://myforeigncorrespondence.blogspot.co.id
