BENGKULU SELATAN, PB – Janji politik dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud-Gusnan Mulyadi (Dirwan-Gusnan) untuk mewujudkan sekolah gratis tampaknya hanya wacana.Memasuki tahun kedua kepemimpinan Dirwan-Gusnan impian untuk mewujudkan sekolah gratis belum bisa terwujud secara utuh. Penggelontoran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) untuk sekolah di Bengkulu Selatan ternyata belum mampu mengakomodir program sekolah gratis.
Buktinya masih banyak ditemukan sekolah yang menarik pungutan dengan berbagai dalih. Mulai dari iuran wajib bulanan, sumbangan untuk pembangunan, rehab sarana dan prasarana olahraga, hingga pembuatan pakaian seragam Peserta Didik Baru yang ‘diarahkan’ oleh pihak sekolah.
Bahkan, ada satu SMP yang memungut uang jutaan rupiah untuk pembangunan instalasi air bersih/sanitasi dan pembelian tempat sampah.
Beda halnya dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang pengelolaannya merupakan wewenang pihak Provinsi, namun ternyata Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) sekalipun juga banyak ditemui yang menarik pungutan.
Contohnya di SD Negeri 1 Bengkulu Selatan dan SMP Negeri 11 Bengkulu Selatan. Namun, dua sekolah ini hanyalah sebagian kecil kasus yang terangkat ke permukaan.
Jika didalami, tidak menutup kemungkinan, sungguh masih sangat banyak sekolah-sekolah yang melakukan hal serupa.
Salah seorang wali murid SD Negeri 1 Bengkulu Selatan yang enggan dipublikasikan namanya oleh awak media, mengaku bahwa setiap murid dibebankan untuk membayar iuran sebesar Rp 25 ribu/bulan.
Menurutnya, pihak sekolah mengklaim bahwa uang tersebut diantaranya digunakan untuk membayar gaji dan honor security dan cleaning service.
“Kalau iuran itu dari tahun lalu memang sudah ada. Tahun lalu itu iurannya sebesar Rp 20 ribu/bulan. Tahun ini naik menjadi Rp 25 ribu/bulan. Kalau jumlah muridnya saya tidak tahu persis. Kalau misalkan siswanya itu 300 sampai 400 orang. Tinggal dikalikan saja berapa uang terkumpul setiap bulannya,” jelasnya.
Dari penelusuran lapangan, pihak SD Negeri 1 juga memfasilitasi pembuatan pakaian seragam peserta didik baru yang totalnya mencapai Rp 880 ribu/siswa.
Dengan rincian Seragam merah putih satu stel sebesar Rp 200 ribu, batik satu stel Rp 200 ribu, seragam pramuka satu stel sebesar Rp 220 ribu, seragam olahraga sebesar Rp 130 ribu, rompi satu stel Rp 100 ribu dan topi/dasi satu stel sebesar Rp 30 ribu.
Sementara itu, di SMP Negeri 11 Bengkulu Selatan melakukan pungutan sebesar Rp 70 ribu/wali murid. Dengan total wali murid mencapai 230 orang.
Saat ditemui pedomanbengkulu.com di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, Selasa (29/8/17), Kepala SMP N 11 Bengkulu Selatan, Bahirman membenarkan adanya pungutan tersebut.
Dirinya mengaku uang tersebut digunakan untuk pembangunan pagar sekolah, rehab lapangan volley dan lapangan basket serta untuk rehab pintu gerbang sekolah.
“Kebetulan saya datang ke sini (kantor Dikbud-red) untuk menghadap Pak Kepala Dinas. Ini terkait penarikan sumbangan dari wali murid inilah,” jelas Bahirman.
Terpisah, kepala SD Negeri 1 Bengkulu Selatan, Munardi, saat dihubungi awak media melalui Handphone belum mau berkomentar banyak.
“Saya masih di Kementerian di Jakarta, tunggu saya pulang saja ya,” ungkap Munardi.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bengkulu Selatan Novianto, merasa geram dengan adanya berbagai pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah.
“Kepala SMPN 11 memang saya panggil untuk dimintai keterangan terkait hal itu. Kalau kepala SDN 1 belum bisa hadir karena lagi di Jakarta,” ujar Novianto singkat, saat dihubungi awak media melalui HandPhonenya. [Apd]
