BENGKULU, PB - Rabu (23/8/2017), Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar workshop Tunas, Sistem, dan Komite Integritas untuk bupati, walikota dan ketua DPRD kabupaten kota se-Provinsi Bengkulu.
Kegiatan yang digelar selama tiga hari di Ruang Pola Sekretariat Pemda provinsi ini, merupakan kelanjutan pendampingan tim Korsupgah KPK mengenai rencana aksi tatakelola pemerintahan yang bebas KKN yang sebelumnya telah ditandatangani oleh gubernur, Ketua KPK, beserta 10 pimpinan kabupaten-kota dan ketua-ketua DPRD.
Pelaksana tugas Gubernur Rohidin Mersayah dalam sambutannya, mengimbau para peserta tidak diwakilkan pejabat lain dan berharap para kepala daerah dan ketua DPRD dapat mengikuti training of trainer dari awal hingga selesai.
Sehingga integritas itu muncul dari individu pejabat strategis, maka secara otomatis sistemnya akan terbangun dengan sendirinya karena sudah ada komitmen dari individu tersebut.
“Kalau sistemnya sudah dibangun maka kultur budaya yang berintegritas terbentuk dengan sendirinya. Karena itu harus dimulai dari simpul utamanya, kepala daerah dan Ketua DPRD yang berintegritas,“ tegas Rohidin.
Lanjut Plt Gubernur, jika individu sudah berintegritas, sistem terbangun dengan baik dan budaya berintegritas sudah terbentuk, maka tugas fungsi pemerintah melaksanakan pelayanan prima dengan sendirinya akan berjalan optimal.
Workshop Tunas, Sistem dan Komite Integritas diawali dengan senam otak. Tim Fasilitator Bidang Pencegahan KPK Rian Herfiansyah Utama, mengajak peserta melakukan gerakan ringan, sehat dan memberikan nilai positif, seperti menggerakkan tangan dan jari secara bergantian dan berulang-ulang.
Hal ini dimaksudkan agar para peserta selalu fokus pada satu tujuan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini.
Selain itu juga, Tim Fasilitator KPK mengajarkan beberapa kegiatan dengan metodologi interaktif yang melibatkan seluruh peserta dalam kelompok diskusi untuk memecahkan sebuah menyangkut nilai integritas, serta tanya jawab hal-hal yang terkait dengan pemahaman serta peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan KKN.
Suasana akrab dan kompak tampak diantara kepala daerah dan pimpinan DPRD saat mengikuti workshop. Dengan mengenakan baju putih hitam, para peserta serius mengikuti rangkaian kegiatan yang diberikan pemateri. [AM/Bis]