Tekankan Pendamping Desa Jangan Hanya Ngurusi Persoalan Dana DesaBENGKULU, PB - Para pendamping desa diharapkan tidak hanya mementingkan persoalan dana desa saja, tapi perlu juga ikut melakukan verifikasi data orang miskin di desa dampingannya agar dapat akurat.
Hal ini disampaikan Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat membuka acara pelatihan kapasitas Tenaga Ahli Pemberdayaan (TAPM) Kabupaten se-Provinsi Bengkulu, di Hotel kawasan Pantai Panjang Bengkulu, Selasa (22/8/2017).
Rohidin mengakui tak sanggup jika setiap warga miskin datang kepada dirinya meminta bantuan masalah kesehatan, karena menurutnya, setiap kepala pemerintahan tersebut memiliki jajaran di bawahnya yang sudah diberikan kewenangan untuk menangani berbagai persoalan sosial masyarakat.
“Jika setiap warga melapor minta dijemput, jadi apa yang harus kita kerjakan yang lain. Ini warga saya semua satu provinsi, tapi pendelagasian kewenangan itu berada pada setiap Bupati dan Walikota yang mempunyai rakyat langsung. Bupati dan Walikota tersebut juga mempunyai jajaran dibawahnya yang seharusnya melaksanakan tugasnya masing-masing, begitu mekanismenya pemerintahan itu,” tegas jebolan Pasca Sarjana Kesehatan UGM Yogyakarta ini.
Hadir dalam acara yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten serta Tim Pelatih dan TAPM Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.
Sesuai imformasi dari ketua panitia acara, pelatihan tersebut dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 27 Agustus 2017, yang diikuti oleh 39 orang peserta, yang terdiri dari 3 orang Pelatih, 27 orang TAPM dan dari Dinas PMD Kabupaten 9 orang.
Tujuan dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas TAPM ini, untuk meningkatkan kapasitas TAPM dalam aspek fasilitasi dan pemberdayaan, serta mensupervisi dan mengendalikan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) guna menjalankan program-program prioritas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal dan Transmigrasi.
Dalam arahannya, Plt Gubernur Bengkulu Rohoidin Mersyah mengatakan, selain aspek pemberdayaan pembangunan infrastruktur Desa, dimana saat ini tiap desa mendapatkan kucuran Dana Desa (DD) dari pemerintah Pusat, pola pemberdayaan perlu juga melihat aspek kesehatan masyarakat.
Karena menurutnya, aspek kesehatan ini sangat perlu diperhatikan, sehingga selain infrastruktur dibangun, persoalan kesehatan masyarakat juga dapat diatasi. Apalagi, sambungnya, Dana Desa yang diterima bukanlah sedikit.
“Seharusnya dengan dana desa 800 juta hingga satu miliar tersebut, tidak ada lagi satupun warga desanya yang terbengkalai pelayanan kesehatannya,” tutur Plt Gubernur Rohidin Mersyah, yang sekaligus membuka secara resmi pelatihan tersebut.
Dirinya juga memberikan contoh, dimana kuota untuk jaminan kesehataan masyarakat seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Provinsi Bengkulu sebanyak 666 ribu jiwa, sedangkan orang miskin di Bengkulu ini ada sekitar 340 ribu jiwa, yang artinya kuota tersebut telah melabihi batas, namun kenyataan dilapangan masih banyak orang miskin yang belum memiliki KIS tersebut.
“Inilah yang sangat serius menjadi perhatian kita bersama,” ujar mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini.
Disamping itu, Rohidin meminta agar para pendamping desa dapat memberikan pendampingan dan pembinaan pada desa yang di fasilitasinya dengan baik dan bertanggungjawab.
“Membangun Desa itu seperti membangun Indonesia, karena jika urusan suatu Desa selesai, maka secara otomatis selesai juga masalah suatu Negara atau suatu provinsi. Karena, kelengkapan organisasi Desa tersebut seperti suatu Negara,” kata Rohidin.
Sebagai titik fokus dalam pembinaan Desa tersebut, terang Rohidin, dengan melihat aspek kelembagaan desanya, ketatalaksanaan pemerintahan Desa atau proses kegiatan di pemerintahan Desa, serta pembinaan Sumber Daya Manusianya.
“Jika ketiga aspek tersebut dapat dilaksanakan dengan benar maka Dana Desa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, makanya penting sekali peran seorang tenaga pendamping pedesaan tersebut,” pungkasnya. [AM/Bis]
