Hari minggu, 30 Juli 2017, jutaan rakyat Venezuela mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih anggota Majelis Konstituante.Proses pemilihan Majelis Konstituante berjalan sukses dan damai. Hampir semua TPS yang tersebar di seantero Venezuela didatangi oleh pemilih.
Kemudian, berdasarkan laporan Dewan Pemilu Nasional Venezuela—semacam KPU—tingkat partisipasi pemilih di Pemilu Majelis Konstituante melebihi 41,5 persen atau lebih dari 8 juta orang. Jumlah penduduk yang punya hak pilih di Venezuela mencapai 17-18 juta orang.
“Perdamaian menang. Jika perdamaian menang, Venezuela menang. Meskipun ada kekerasan dan ancaman, rakyat Venezuela bisa menunjukkan hak politiknya,” kata Ketua KPU Venezuela Tibisay Lucena, seperti dikutip teleSUR, Senin (31/7/2017).
Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyambut gembira keberhasilan pelaksanaan pemilu ini. Di hadapan ribuan pendukungnya di Ibukota Venezuela, Caracas, Presiden ke-65 Venezuela ini menyatakan pemilu Majelis Konstituante akan mendatangkan perdamaian di negerinya.
“Delapan juta orang di tengah ancaman, dan harus menyeberang sungai atau gunung, untuk pergi memilih. Rakyat Venezuela memberi pelajaran demokrasi,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Maduro juga mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tidak mau mengakui hasil pemilu Majelis Konstituante Venezuela.
“Kami tidak peduli apa yang Trump katakan, kami hanya peduli apa yang dikatakan Rakyat Venezuela,” tegasnya.
Pemilu Majelis Konstituante akan memilih 545 anggota. Sebanyak 364 akan dipilih berdasarkan wilayah Kabupaten/kota. Lalu 173 orang dipilih berdasarkan sektor sosial, seperti pekerja, petani, pelajar, pensiunan, penyandang disabilitas dewan komunal, dan pengusaha. Kemudian 8 orang dipilih untuk mewakili suara masyarakat adat.
Sebelum pemilu tanggal 30 Juni kemarin, para kandidat Majelis Konstituante diberi kesempatan berkampanye dari tanggal 9-27 Juli 2017.
Nantinya, setelah diumumkan, anggota Majelis Konstituante akan disumpah. Setelah itu mereka akan bekerja untuk merumuskan Konstitusi Venezuela yang baru.
Tidak tenggat waktu untuk Majelis ini segera menyelesaikan Konstitusi baru. Namun, kemungkinan mereka hanya memperbaiki Konstitusi 1999 ketimbang membuat draft Konstitusi yang sama sekali baru.
Lalu, setelah Konstitusi baru selesai dibuat, akan digelar Referendum Nasional. Referendum ini yang akan memutuskan apakah konstitusi baru diterima atau ditolak oleh rakyat.
Oposisi sendiri tidak setuju dengan Majelis Konstituante ini. Kendati, pada awalnya, ide membentuk Majelis Konstituante justru digulir oleh tokoh-tokoh oposisi.
Sebagai bentuk penolakan, oposisi menggelar referendum sepihak. Tetapi, proes referendum itu sendiri tidak melalui proses legal sebagaimana diatur oleh Konstitusi Venezuela. Padahal, setiap pemilihan di Venezuela, termasuk referendum, hanya boleh diselenggarakan oleh KPU.
Dan faktanya, referendum oposisi tidak berjalan seperti digembor-gemborkan. Tingkat partisipasinya sangat minim. Bahkan, beberapa foto memperlihatkan pihak oposisi membakar sendiri kertas suara referendum.
Tidak mau berhenti, oposisi juga menyerukan pemogokan umum. Lagi-lagi ini seruan ini menemui kegagalan, karena tidak didukung oleh kelas pekerja dan pemilik industri. Sehingga aktivitas ekonomi dan layanan publik tetap berjalan seperti biasa.
Presiden Maduro sendiri berulangkali mengajak oposisi untuk meninggalkan kekerasan jalanan dan beralih pada jalan dialog. Bahkan Paus Fransiskus pernah bersuara dari Vatikan untuk meminta semua pihak di Venezuela menggunakan jalan dialog untuk mengakhiri krisis politik.
Maduro Bangga Disanksi oleh Trump
Pada hari Senin, 1 Agustus 2017, pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi ekonomi khusus kepada Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Di bawah sanksi itu, semua aset Presiden Maduro yang berada di dalam yurisdiksi AS dibekukan. Tidak hanya itu, orang atau badan usaha Amerika dilarang berbisnis dengan dia.
“Dengan menghukum Maduro, Amerika memperjelas posisinya terhadap rezimnya (Maduro) dan dukungan kami kepada rakyat Venezuela yang sedang berjuang mengembalikan demokrasi,” kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, seperti dikutip Reuters, Senin (1/8/2017).
Menghadapi sanksi AS tersebut, Presiden Nicolas Maduro tidak merasa ciut. Malahan, Presiden ke-65 Venezuela itu menantang balik pemerintahan Donald Trump.
“Anda memaksakan sanksi apapun, saya tetap pemimpin dari sebuah rakyat yang merdeka,” kata Maduro, seperti dikutip teleSUR, Senin (1/8/2017).
Maduro menganggap sanksi AS tersebut sebagai “serangan imperialis” dan upaya paksa mereka untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Venezuela.
“Kenapa mereka menghukum saya? Karena saya menyelenggarakan Pemilu demokratis yang memungkinkan rakyat secara bebas memilih Majelis Konstituante Nasional,” jelasnya.
“Saya bangga jika disanksi oleh tuan imperialis, Donald Trump,” tegasnya.
Mantan sopir bus ini menegaskan, Venezuela tidak akan mundur dengan Majelis Konstituante-nya kendati diperhadapkan dengan tekanan dari AS.
“Venezuela tidak bisa dibungkam, tidak seorang pun dapat menghentikan Majelis Konstituante,” tegasnya.
Jauh-jauh hari, Presiden AS Donald Trump menyatakan ketidaksetujuannya dengan pemilihan Majelis Konstituante di Venezuela.
“Amerika tidak akan diam membiarkan Venezuela runtuh. Jika rezim Maduro memaksakan Majelis Konstituante pada 30 Juli, Amerika akan mengambil tindakan ekonomi yang keras,” kata Trump.
Seperti dikutip Reuter, seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa pemerintahan Trump akan memberlakukan sanksi terhadap sektor energi Venezuela, termasuk perusahaan minyak PDVSA (perusahaan minyak negara Venezuela).
Pemilu Majelis Konstituante berlangsung sukses hari Minggu (30/7) kemarin. Jumlah pemilih di luar dugaan, yakni 8,089,4320 orang atau 41,5 persen dari total rakyat Venezuela yang punya hak pilih.
Media-media barat menuding, pemilu Majelis Konstituante hanya diikuti oleh pendukung Maduro. Faktanya, jumlah pemilih Pemilu Majelis Konstituante lebih banyak dari perolehan suara Maduro dalam pemilu 2013 lalu yang hanya 7,587,579 orang. [Raymond Samuel/Berdikari Online]
