BENGKULU, PB - Sebanyak 201 kali dalam tahun 2017 ini, kasus kekerasan baik terjadi secara fisik, maupun korban kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di Bengkulu, merupakan angka yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan lain di wilayah Indonesia.“Dilihat dari angka 201 kasus, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu 2 juta jiwa, sangat tinggi terjadinya kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak,” ungkap Deputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Dr. Sujatmiko, MA, seperti dikutip di laman rri.co.id, pada Focus Group Discussion (FGD) pemberantasan dan pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Bengkulu, Senin (18/9/2017).
Menurut Sujatmiko, tingginya angka tersebut diperkirakan karena kurangnya pendidikan orang tua, pengangguran dan kemiskinan. Sehingga jika persoalan itu dikaitkan dengan tantangan diera sekarang ini, bukan tidak mungkin dipungkiri timbulnya prilaku negative dari anak di lingkungan setempat.
“Saya sangat menjadi prihatin, jika angka kasus tersebut benar yang paling tinggi kekerasan seksual terjadi di Bengkulu ini, karena kita ketahui anak-anak generasi penerus bangsa. Apa jadinya bangsa ini kedepannya,” ujarnya.
Dikatakan Sujatmiko, dengan tingginya kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak ini merupakan tantangan berat bagi bangsa umumnya dan Bengkulu khususnya, untuk dapat diatasi. Apalagi diakui untuk menyadarkan orang tua tentang fungsinya juga bukan pekerjaan yang mudah.
Oleh karena itu diharapkan keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Bengkulu, mensosialisasikan delapan fungsi keluarga.
“Kami minta dinas teknis lebih optimal lagi menjalankan tugasnya kepada masyarakat, terutama fungsi orang tua kepada anak-anaknya. Jika fungsi itu berjalan dengan baik, saya yakin anak-anak di Bengkulu akan aman kedepannya,” pintanya.
Selain itu Sujatmiko juga telah meminta, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu agar menjalankan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, dari atas sampai kebawah. Mengingat jika pelaksanaan kebijakan tersebut setelah di buat tidak dikawal sampai ketingkat bawah, dikawatirkannya akan sulit terlaksana dengan baik.
“Sekarang perlu kebijakan strategis dari Pemerintah Provinsi selaku perpanjangan tangan pusat di daerah untuk memerintahkan para Bupati dan Walikota beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya, agar serius menangani masalah perempuan dan anak di wilayahnya masing-masing, benar-benar terlindungi,” tandasnya. [anr/ram]
Foto Viral Publik
