BENGKULU, PB - Persoalan kemiskinan, menjadi tantangan Provinsi Bengkulu. Tak ayal, pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas pada urutan pertama.Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan, selain harus ada program kebijakan, validasi data kemiskinan juga hendaknya dilakukan, sehingga program yang diluncurkan tepat kepada sasaran.
"Sudah dijelaskan bahwa kemiskinan adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Kita bukan tidak percaya data pada Badan Statistik, tetapi validasi data oleh Pemerintah Daerah juga perlu, sehingga program ataupun kebijakannya tepat pada target dan sasaran," terang Rohidin saat menggelar rapat terbatas di Kantor Sekretariat Pemprov Bengkulu, Senin (4/9/2017).
Untuk itu, dirinya menginstruksikan agar Pemda Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi versi BPS (Badan Pusat Statistik) agar dapat turut serta dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2017) yang dilaksanakan September ini. Tujuannya, agar mendapatkan gambaran jelas soal potret kondisi pengeluaran per kapita per bulan penduduknya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Provinsi Bengkulu 16,45 persen atau mencapai 316.980 jumlah penduduk pada Maret 2017. Angka-angka tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 17,32 persen.
"Ada 3 daerah dengan angka di atas 20 persen, ini angka yang fantastis. Sedangkan secara kasat mata kita melihat kondisi sosial, geografis, termasuk infrastruktur juga tidak jauh berbeda antara wilayah satu dengan yang lainnya," beber Rohidin dengan penegasan pentingnya validasi data dan program yang tepat.
Rapat terbatas diikuti oleh Bupati Seluma Bundra Jaya, Wakil Bupati Kaur Yulis Suti Sutri, serta perwakilan dari Pemda Rejang Lebong beserta dinas sosial dan dinas catatan sipilnya. Saat itu juga hadir dari BPS se-Provinsi Bengkulu. Mereka sepakat, agar Susenas menghasilkan data yang valid sehingga dapat menjadi acuan pemerintah daerah menentukan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
Dalam rapat, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Dyah Anugrah Kuswardani menjelaskan bahwa komponen Garis Kemiskinan yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).
"Di Provinsi Bengkulu terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan," paparnya.
Berikut angka persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu tahun 2016 menurut data BPS: Bengkulu Selatan 22,10 - Kaur 22,36 - Seluma 21,68 - Kota Bengkulu 20,72 - Rejang Lebong 17,81 - Lebong 12,26 - Kepahiang 16,31 - Mukomuko 13,01 - dan Bengkulu Tengah 8,71 persen.
"Jika ada empat orang berjalan, satu orangnya miskin. Itu mungkin guyonan, tapi pentingnya angka-angka dengan data yang valid dan strategi yang terprogram dengan tepat akan berdampak positif untuk masyarakat dan daerah. Sehingga ini juga akan memberikan kepercayaan kepada investor," tutup Rohidin. [AM/Bis]
