JAKARTA, PB – Status aktivitas Gunung Agung di Provinsi Bali naik menjadi awas, pada 22 September 2017. Erupsi Gunung Agung sulit diprediksi. Oleh karena itu, Menko PMK Puan Maharani menegaskan perlunya kesiapsiagaan segenap pihak untuk mengantisipasi terjadinya erupsi.

Hal tersebut dikemukakan oleh Menko PMK, seperti dkutip dari situs metrotvnews, saat memimpin Rakor Tingkat Menteri (RTM) Dampak Bencana Erupsi Gunung Agung dan Percepatan Penanganan Pengungsi Akibat Gunung Sinabung di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Menurutnya, Kabupaten Karangasem akan menjadi wilayah yang paling parah terpapar erupsi Gunung Agung, termasuk 9 Kabupaten/kota lainnya yang ada di Bali. Dampak erupsi diprediksi akan mengganggu pariwisata Bali. Untuk itu, penting meminimalisir dampaknya.

“Pemerintah akan melarang aktivitas apapun di zona perkiraan bahaya, yakni pada area kawah serta area dalam radius 9 kilometer. Pemerintah juga akan menyiapkan masker penutup hidung dan mulut, mau pun pelindung mata sebagai upaya antisipasi potensi bahaya abu vulkanik,” kata Menko PMK.

Selain itu, untuk meminimalkan dampak psikologis masyarakat yang terdampak erupsi, pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga akan melaksanakan berbagai program/kegiatan yang meringankan beban ekonomi dan sosial. Menko PMK juga berharap masyarakat yang ingin mengumpulkan donasi, baik berupa barang maupun uang, agar disetor melalui satu pintu, yakni posko utama satgas siaga darurat.

Guna meminimalisir dampak psikologis pengungsi, Menko PMK meminta agar K/L lebih fokus menggiatkan programnya di Karangasem khususnya, dan Bali pada umumnya.

Sementara itu, terkait dengan percepatan penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung, Menko PMK meminta agar K/L dan Pemda lebih fokus menyediakan lahan alternatif untuk relokasi pengungsi. Hal ini penting mengingat korban erupsi Gunung Sinabung masih banyak yang tinggal di posko pengungsian. Di satu sisi, batas akhir pelaksanaan rencana aksi penanganan korban pengungsi erupsi Sinabung adalah pada 31 Desember 2017.

Turut hadir dalam RTM penanganan dampak erupsi Gunung Agung dan Sinabung, Mensos Khofifah Indarparawansa, Menteri PUPERA Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri serta Bupati Karo Terkelin Brahmana. [anr/ram]