JAKARTA, PB – Upaya optimalisasi kinerja terus dilakukan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Sesuai tugas fungsinya, Kemenko PMK wajib menyusun perumusan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, selain dituntut pula untuk mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan di bidangnya.

Seperti dikutip dari situs Kemenko PMK, melalui peran pengendalian, Kemenko PMK berusaha mengurai simpul permasalahan pendidikan, kesehatan, sosial, penanggulangan kemiskinan, agama, budaya, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan sebagainya. Maka, tentu sangat dibutuhkan keahlian merumuskan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan tadi.

Guna memenuhi tujuan itu, sejak hari ini (16/10) hingga esok (17/10) bertempat di Hotel Harris Vertue, Harmoni Jakarta Pusat, digelar workshop penyusunan rekomendasi kebijakan dengan menghadirkan Pakar dalam perumusan kebijakan dari IPB, Hamzah Bustomi. Hadir dalam workshop ini seluruh pejabat eselon II dan III di lingkup Kemenko PMK.

“Salah satu tugas personel Kemenko PMK adalah merumuskan kebijakan yang prosesnya dilakukan secara berjenjang dimulai sejak eselon III, II, I hingga Menteri. Untuk menjamin agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berkualitas, maka para pejabat di Kemenko PMK harus betul-betul memahami seluruh proses perumusan kebijakan,” urai Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK, Yohan.

Ditambahkannya, rekomendasi kebijakan yang merupakan output setiap eselon dua Kemenko PMK seharusnya tidak hanya berhenti dalam bentuk dokumen, tetapi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan harus implementatif di tataran operasional dan terukur. Dengan demikian, peran Kemenko PMK dalam menjawab tantangan pembangunan manusia dan kebudayaan dapat berjalan optimal. [anr/ram]