JAKARTA, PB – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Sigit Priohutomo, siang ini membuka dan memimpin rapat kebijakan percepatan perbaikan gizi nasional, bertempat diruang rapat lantai 3, Gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Hadir dalam rapat ini Perwakilan Kementerian diantaranya Kemenkes, Kemendag, Kementerian PPN/Bappenas dan beberapa perwakilan lainnya.

Dikutip dari situs Kemenko PMK, diketahui sekitar 37 persen atau kurang lebih sembilan juta anak balita di Indonesia mengalami masalah stunting (Riskesdas 2013, Kemenkes).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi.

“Jika ini terus dibiarkan maka anak-anak ini akan mendapatkan IQ rendah ketika menangkap ilmu menjadi lemah daya tangkap otaknya sehingga akan menjadi beban nasional” Ujar Sigit.

Indonesia memiliki visi pembangunan nasional yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Indonesia memiliki 2 Program diantaranya program yang pertama adalah pemberian beras sejahtera (rastra).

Program rastra ini ditujukan untuk memenuhi kecukupan kalori. Setiap keluarga penerima manfaat diberikan jatah 15 kg beras. Sedangkan program Kedua adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Di dalam program ini, setiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar 1,89 juta per tahun.
Melalui kedua program intervensi pemerintah ini, angka balita stunting diharapkan dapat diturunkan kembali.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

Kekurangan gizi terjadi sejak bayi lahir dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, atau dalam 1000 hari pertama kehidupan tetapi stunting baru nampak setelah anak berusia dua tahun. Stunting akan berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit dan penurunan produktivitas. (anr/ram)