JAKARTA, PB – Program “Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017” (MIBAJ 2017) telah memasuki tahun ketiga. Jumlah anak jalanan masih terhitung banyak. Pemerintah pun berusaha mempercepat penanganan jumlah anak jalanan tersebut.

Dikutip dari situs Kemenko PMK, program MIBAJ 2017 sebagai upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan diarahkan untuk berada di lingkungan yang aman dan memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan wawasan dan kemampuannya sehingga menjadi anak yang berkualitas.
Dengan adanya program ini, jumlah anak jalanan (Anjal) telah berkurang dari 20.719 anak jalanan (September 2016) menjadi 16.416 anak jalanan (Akhir Agustus 2017).

Mengingat masih banyaknya anak jalanan tersebut, pemerintah melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK merasa perlu merumuskan beberapa alternatif strategi percepatan penanganannya.

Atas dasar itulah diselenggarakan Rapat Koordinasi MIBAJ 2017 di Ruang Rapat Utama lantai 7 Kemenko PMK, Jakarta. Adapun agenda yang dibahas dalam kesempatan itu adalah, pertama intensifikasi implementasi regulasi, kedua evaluasi program penanganan anak jalanan, ketiga dukungan program MIBAJ 2017 antar Kementerian/ Lembaga (K/L).

Plt. Asdep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Wagiran menjelaskan, minimnya anggaran pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan masalah anak jalanan masih menjadi kendala. Dan itu ditambah dengan rendahnya komitmen pemda dan legislatif daerah dalam pembuatan regulasi.

Disatu sisi kesadaran keluarga prasejahtera yang masih rendah, sebagai salah satu ‘pemasok’ anak jalanan. Termasuk K/L yang menangani keluarga belum mengarahkan programnya yang dapat dirasakan oleh keluarga.

Menurutnya, indikator MIBAJ 2017 adalah, pertama tidak nampak lagi anak jalanan yang berkeliaran di jalanan untuk melakukan aktivitas ekonomi di jalanan.

Kedua, tersedianya sistem penanganan anak jalanan di daerah ( Adanya perda, Tersedianya SDM yang menangani anak jalanan, serta anggaran untuk penanganan anak jalanan). Kedeputian Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK memiliki tugas menyelesaikan beberapa isu. Salah satunya adalah advokasi bantuan hukum bagi kelompok marginal.

Hal tersebut tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Anak jalanan sendiri merupakan bagian dari kelompok marginal. Hasil rakor ini juga kelak akan menjadi laporan dalam 3 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. [anr/ram]