Kepala Bapenda Kota Bengkulu Hadianto saat dijumpai di kantornya, Selasa (28/11/2017). [Foto Tedi Cahyono/Pedoman Bengkulu]
BENGKULU, PB – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu memperpanjang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB). Hal ini dilakukan agar target penerimaan dari sektor tersebut bisa terus mengalami peningkatan.

Simak juga : Mutasi Gratis, Berikut Syarat Lengkap Urus PBB

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Bapenda Kota Bengkulu Hadianto, awalnya jatuh tempo pembayaran PBB adalah 30 September 2017. Namun, saat ini diperpanjang hingga 31 Desember 2017.

“Kami mengimbau kepada masyarakat Kota Bengkulu untuk segera melunasi kewajibannya sebelum habis masa pembayaran ini pada 31 Desember mendatang,” jelasnya, kepada Pedoman Bengkulu, Selasa (28/11/2017).

Dia menyampaikan, apabila melewati batas waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka Wajib Pajak (WP) akan dikenakan denda.

“Sanksi untuk penunggak memang tidak ada tapi ada denda bagi penunggak yang kita kalkulasikan selama satu tahun,” sampainya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaiakan pembayaran pajak tepat waktu ini sangat penting. Sebab, pajak inilah yang membiayai pembangunan di Kota Bengkulu.

“PBB ini berkontribusi untuk pembangunan Kota Bengkulu, baik itu infrastruktur jalan, kesehatan dan kemasyarakatan,” ungkapnya.

Bapenda sendiri, lanjutnya, telah melakukan berbagai macam upaya agar pendapatan daerah melalui sektor PBB ini bisa digenjot. Salah satunya adalah menurunkan tim tagih sisir yang mendatangi para wajib pajak.

“Saat ini kita melakukan tagih sisir, tim ini menyampaikan imbauan kepada para wajib pajak agar masyarakat kita ada kemauan untuk membyar pajak,” ujarnya.

Lihat juga : Mengenai PBB: Ratu Agung Terbaik, Kampung Melayu Terendah

Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan kerjasama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Bengkulu. Dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil misalnya, setiap pengurusan administrasi kependudukan harus melampirkan bukti lunas PBB.

“Saat ini setiap izin harus di BPPT misalnya, salah satu syarat untuk dokumen adalah SPPT lunas PBB,” ungkapnya.

Dengan beragam upaya ini, Hadianto optimis, target yang telah ditetapkan dari penerimaan PBB bisa tercapai. [Tedi Cahyono]