Dilihat dari apa yang dimilikinya, Bengkulu sebenarnya provinsi teristimewa di Pulau Sumatera. Negeri berpenduduk hampir dua juta jiwa ini memiliki ratusan objek wisata yang mempesona, kekayaan mineral yang masih banyak tersisa, dan kopi yang tergolong paling nikmat di Indonesia.
Namun mirisnya, kemiskinan dan pengangguran masih merajalela. Nyaris setiap pekannya, informasi tentang kejahatan yang menyesakkan dada memenuhi halaman-halaman pengguna media sosial.
Pemerkosaan berkelompok (geng rape), pembunuhan, penganiayaan, penyuapan pejabat, dan sederet masalah lainnya menumbuhkan sikap prihatin, luapan emosi, kekesalan dan amarah publik lainnya.
Gelombang demokratisasi politik paska reformasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung tampaknya belum melahirkan sosok pemimpin yang ideal bagi provinsi yang menjadi tanah pembuangan Presiden Republik Indonesia pertama ini. Tiga gubernur pilihan rakyat semua terbelit persoalan hukum. Namun bukan berarti sama sekali tidak ada harapan.
Dalam merumuskan pembangunan Bengkulu menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera, Wakil Gubernur yang sekarang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Rohidin Mersyah bersama Gubernur non aktif Ridwan Mukti semasa berkampanye telah dengan tepat menetapkan program menjadikan Bengkulu sebagai gerbang ekonomi dan pusat destinasi wisata di Pulau Sumatera.
Namun bila menyaksikan masih banyaknya infrastruktur yang masih harus dibangun seperti jalan raya, kereta api, pengembangan bandara dan pelabuhan, membuat cita-cita Bengkulu sebagai gerbang ekonomi dan pusat destinasi wisata di Pulau Sumatera masih tampak seperti masih jauh panggang dari api.
Masalah terbesar yang masih sulit untuk dipecahkan hingga saat ini adalah mendamaikan perselisihan antar elit politik dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan.
Semisal perkara rencana pinjaman modal pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kota Bengkulu kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp250 miliar. Elit politik di Kota Bengkulu bukannya mendukung langkah ini tapi justru mencari berbagai dalih agar rencana itu tidak terwujud. Padahal komitmen membangun kepala daerahnya bisa mereka saksikan sehari-hari dengan mata telanjang.
Begitu juga dengan sulitnya membangkitkan partisipasi rakyat. Pembangunan gardu induk untuk mengatasi krisis listrik, pengembangan bandara Fatmawati, rencana pembangunan jalan tol dan kereta api, semua terseok-seok hanya karena ada satu dua petak lahan warga yang tanahnya terletak di tempat-tempat dimana pembangunan infrastruktur itu akan dibangun.
Sekarang semua pilihan kembali kepada kemauan dari elit-elit politik dan rakyat itu sendiri.
Selanjutnya dua pilihan membentang, elit politik mulai mengakhiri perselisihan-perselisihan sempit mengenai pembagian kue kekuasaan dan rakyat serta segenap komponen masyarakat memberikan dukungannya secara kongkrit atas rencana-rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.
Artinya dalam konteks kepemimpinan, Bengkulu membutuhkan pemimpin yang mampu meredam perselisihan antar elit, mampu membangkitkan partisipasi rakyat, dan memanifestasikan provinsi ke-26 Indonesia ini sebagai pusat destinasi wisata dan gerbang ekonomi di Pulau Sumatera.
Usia ke-49 ini menjadi momentum yang baik untuk segenap komponen warga masyarakat Bengkulu meninggalkan perselisihan, prasangka negatif dan gagah-gagahan untuk kemudian menyatukan langkah bersama menjemput impian menjadikan Bengkulu sejajar dengan provinsi besar-besar lainnya di Indonesia.
Kita harus menyadari bahwa saat ini masyarakat Indonesia tengah mengalami proses pemiskinan dan penghancuran tenaga produktif oleh kebijakan neoliberalisme secara nasional. Pemilihan kepala daerah secara langsung sedikitnya telah memberikan ruang lahirnya pemimpin-pemimpin yang sedikitnya dapat mengerem laju pemiskinan dan penghancuran tenaga produktif itu dalam beragam bentuk kebijakan seperti pemberian kredit lunak Satu Miliar Satu Kelurahan, pembangunan infrastruktur secara masif, serta pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau dengan berdirinya RSUD Kota Bengkulu dan seterusnya.
Ruang itu harus kita dorong agar semakin melebar dengan semangat persatuan dan kesatuan.
Yang memerintah harus membangun tanpa korupsi dan gratifikasi, meninggalkan hidup mewah dan meluruskan niat semata-mata menggunakan jabatannya untuk memakmurkan rakyat.
Yang memiliki media massa terus melakukan penyadaran kepada rakyat, problem apa yang dihadapi saat ini dan jalan keluar apa yang bisa diambil untuk keluar dari problem tersebut.
Rakyat sendiri mengorganisasikan diri, mengembangkan daya kreatifnya dalam mengolah berbagai potensi yang ada dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan cara dan upaya yang ada.
Selamat Hari Ulang Tahun Provinsi Bengkulu ke-49.
