BENGKULU, PB – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu dilarang menerima pendapatan ganda. Oranisasi Perangkat Daerah (OPD) ini harus memilih salah satu antara insentif pemungutan pajak atau Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP).

Baca juga : Penerimaan BPHTB Melebihi Target

Dijelaskan oleh Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Hadianto, berbeda dengan tahun ini, pada 2018 mendatang pihaknya akan memilih TPP. Hal ini berdasarkan hasil keputusan rapat yang digelar oleh OPD tersebut.

“Tadi kita rapat dan hasil saya rapat dengan seluruh staff Bapenda memutuskan kesepakatan pada thaun 2018 mereka memilih TPP,” jelas Hadianto kepada Pedoman Bengkulu, Selasa (28/11/2017).

Ia menerangkan dipilihnya TPP tersebut lantaran ada peningkatan angka TPP yang naik 100 persen. Namun keputusan tersebut dihasilkan setelah mendengar seluruh pendapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di OPD itu.

“Tahun 2017 lalu kita pilih upah pungut. Tapi 2018 memilih TPP karena kemungkinan ada kenaikan TPP,” ungkapnya.

Pun demikian, ia mengakui ada kendala yang dihadapi oleh Bapenda saat mengambil TPP. Pasalnya, beberapa pegawai kontrak atau honorer yang ada disana tidak akan bisa mendapatkan TPP tersebut.

“Sebenarnya yang perlu dipertimbangkan adalah pegawai honor. Kalau dulu kebagian upah pungut, tapi kalau seandainya kita memilih TPP, maka pegawai honor atau kontrak tidak dapat karena yang bisa dibayarkan TPP itu cuma ASN,” paparnya.

Lihat juga : Gratis, Ini Syarat Lengkap Urus PBB

Dia sendiri sebenarnya sudah mengusulkan agar pegawai Bapenda bisa mendapatkan kedua-duanya, baik insentif dan TPP. Hal ini berkaca dari beberapa Bapenda yang ada di daerah lain.

“Di Seluma dan di Jawa Barat, bahkan di Kementrian Keuangan, mereka bisa ambil upah pungut walaupun sudah ada TPP,” sambungnya.

Sayang, kata Hadi, usulan tersebut tidak diterima oleh TAPD Kota Bengkulu. Alasannya adalah karena ada perintah lisan dari KPK melalui kepala Badan Kepegawaian Daerah yang melarang Bapenda memperoleh keduanya.

“Kita sudah usulkan tapi memang kita disuruh memilih salah satu, bahkan ada peraturan walikotanya,” kata Hadi. [Tedi Cahyono]