JAKARTA, PB – Atas dorongan Komite III DPD RI, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan Nomor KP.01.01/Menkes/481/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan sebagai Tenaga Kontrak/Sukarela/Honorer di daerah.

Surat ini ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dan dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2017.

Baca juga : Pemerintah Targetkan Percepatan Pendidikan 146.542 Tenaga Kesehatan

Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Menteri Kesehatan Nila F Moeloek ini, mewajibkan agar seluruh tenaga kesehatan yang berstatus tenaga kontrak/honorer/sukarela diberikan upah/gaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK) setempat.

“Dalam surat ini kepala daerah juga diminta untuk segera mengidentifikasi jumlah dan jenis tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerahnya, serta menyampaikannya kepada Badan Kepegawaian Daerah masing-masing untuk diteruskan kepada Kementerian PAN dan RB,” kata anggota Komite III DPD RI, Riri Damayanti John Latief, Kamis (16/11/2017).

Riri meminta kepada seluruh kepala daerah di Bengkulu dapat mengaplikasikan SK Menkes ini. Sebab, kata alumni Universitas Indonesia ini, tenaga kesehatan merupakan komponen terpenting dalam mewujudkan Indonesia sehat.

“Belum lama ini kami telah mendatangi sejumlah Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait. Laporan yang kami terima, masih banyak tenaga kesehatan yang dibayar tidak sesuai dengan UMP dan UMK. Sejak aturan ini keluar, kami berharap kepala daerah bisa merevisi upah mereka,” ungkapnya.

Mantan Pimpinan Sementara DPD RI tahun 2014, 2016 dan 2017 ini berharap agar besarnya angka pengangguran tidak dimanfaatkan oleh penyedia layanan kesehatan pemerintah untuk mengangkat tenaga sukarela.

“Kalau memang tenaganya dibutuhkan harus dibayarkan sesuai dengan UMP dan UMK. Kami akan terus mengawal masalah ini. Termasuk mengenai penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata dan permintaan agar para perawat bisa diangkat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara),” jelas Riri.

Baca juga : Peringatan HKN, Riri: Pelayanan Kesehatan Harus Merata

Sebelumnya, Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Bengkulu, Fauzan Adriansyah, mengatakan, masalah rendahnya kesejahteraan tenaga kesehatan ini telah sering ia kemukakan di forum-forum resmi.

“Kami berharap upah yang diberikan itu tiga kali dari UMR. Tapi justru tenaga kesehatan sukarela semakin banyak. Ini memang sebuah dilema. Rata-rata tenaga kesehatan bersedia menjadi sukarela karena memang lapangan kerja yang tersedia terlalu sedikit,” demikian Fauzan. [AR]