JAKARTA, PB – Pasca kasus penyanderaan warga sipil di Tembagapura Papua masih meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Mengentaskan kemiskinan, mengeliminasi konflik sosial, mengatasi kerawanan serta menyediakan lapangan kerja, menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga : Duka Briptu Berry dan Kedaulatan NKRI

Deputi bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK Masmun Yan Manggesa, mengaku akan berkoordinasi untuk menyediakan lapangan kerja baru bagi korban penyanderaan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

“Kita sedang koordinasi untuk alih profesi bagi mereka, agar tidak lagi menjadi pendulang emas. Karena bagaimana pun, mereka dianggap sebagai perampas kekayaan tanah Papua,” ujar Yan, melalui telepon, Rabu (22/11).

Yan menyebut, kasus penyanderaan oleh KKB di Tembagapura Papua sejatinya merupakan kasus yang berasal dari permasalahan dinamika ekonomi bukan gesekan antar-ras.

“Kayak preman-preman gitu. Mereka melihat ada lahan basah hasil mendulang emas, kok mereka gak dapet. Mirip-mirip begitu lah, bukan lantaran beda suku. Kan yang disandera juga ada penduduk lokalnya,” ujarnya.

Yan justru khawatir adanya kemungkinan kelompok lain yang menyusup dan menunggangi KKB di Papua.

“Bagaimana mereka bisa punya 39 senjata api, dari mana itu?” ujarnya sambil berharap Kapolri bisa mengusut dan memberantas KKB Papua.

Dari sudut pandang Kemenko PMK, Yan menegaskan, menyelamatkan warga sipil menjadi prioritas, selain menyediakan lahan pekerjaan baru untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Sulitnya, warga lokal di sana punya budaya berbeda. Mereka tidak bisa ditempatkan di satu lokasi penampungan berupa bangunan rumah dengan makan nasi dan lauk pauknya. Mereka masih makan keladi dan enggak mau tinggal di rumah,” imbuh Yan.

Yan mengimbau peran Pemda untuk jemput bola warganya yang menjadi korban penyanderaan.

“Pemda Jawa Tengah sudah menjemput 30 orang wargamya. Saya berharap pemda yang lain mengikutinya,” katanya berharap.

Yan berharap, walau budaya warga lokal berbeda, pemerintah tetap harus hadir memberikan bantuan kepada warga lokal korban penyanderaan.

“Kedua, KKB tidak menutup kemungkinan ditunggangi oleh kelompok lain. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pendekatan persuasif dan edukatif,” ujar Yan.

Seperti diberitakan, konflik di Tembagapura Papua melibatkan KKB yang melakukan penyanderaan terhadap 1.300-an warga sipil di sekitar Tembagapura. Polri dan TNI melakukan penyelamatan yang dimulai sejak Jumat (17/11).

Hingga Senin (20/11) pukul 12.00 WIT, dilaporkan dari Kampung Kimbeli dam Banti Distrik Tembagapura, Mimika telah dilakukan evakuasi warga sipil di Papua yang tinggal di Kimbeli dan Banti sebanyak 803 orang. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan 11 bus PT Freeport Indonesia. Pengungsi kini ditampung di Gedung Emeneme Timika dan sebagian lain sudah dijemput Pemda masing-masing. [anr/ram]