JAKARTA, PB – Untuk menciptakan pengaturan di bidang kebudayaan secara terintegrasi, Kemenko PMK telah membentuk Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia yang terdiri dari 12 Kementerian/Lembaga berdasarkan Surat Keputusan Kemenko PMK No. 20/2016.

“Tim koordinasi ini salah satu tugas utamanya adalah menyusun pedoman umum dan Roadmap Warisan Budaya dan Alam Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar ke depan, seluruh kebijakan dan regulasi di bidang kebudayaan dapat diimplementasikan dan diukur perkembangannya berdasarkan indikator yang telah ada,” ujar Staf Ahli Menko PMK Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa, Haswan Yunaz, Kamis (16/11/2017).

Menurut Haswan, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan (RIPK) tahun 2013 dan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2016. Dalam RIPK tersebut, terdapat tujuh pilar kebudayaan yang harus dijadikan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat umum untuk memajukan kebudayaan Indonesia.

Lebih lanjut, Haswan menjelaskan budaya adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kelompok masyarakat yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-budaya baik yang berasal dalam negeri maupun budaya luarnegeri sesuai dinamikan perubahan dunia.

“Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan dan peluang dalam memajukan warisan budaya,” jelas Haswan.

Terakhir, Haswan menekankan pentingnya peran seluruh pihak untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia.

“Oleh karena menyangkut dimensi yang sangat luas, maka warisan budaya perlu menjadi perhatian semua pihak baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kebudayaan serta masyarakat luas,” pungkas Haswan. [anr/ram]