BENGKULU, PB – Ketua DPRD Kota Bengkulu Erna Sari Dewi menyampaikan pihaknya telah menerima surat dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Isinya, kementrian tersebut tidak menyarankan penganggaran motor pinjam pakai untuk ketua Rukun Tetangga.

“Kita telah menerima surat dari Kemendagri yang mana Kemendagri menyarankan agar tidak menganggarkan motor dan mobil untuk RT/RW,” demikian Erna menyampaikan, Jumat (3/11/2017).

Setidaknya ada dua alasan kenapa penganggaran pinjam pakai motor untuk Ketua RT/RW itu tidak diperbolehkan. Pertama, kata Erna, hal tersebut bertentangan dengan peraturan pengelolaan barang dan aset. Kedua, RT/RW bukanlah perangkat dari pemerintahan.

“Jadi pinjam pakai ini tidak disarankan,” imbuhnya.

Pun demikian, dia mengaku DPRD belum melakukan pembahasan lebih jauh dengan eksekutif terkait hal tersebut. Sebab pembahasan KUA PPAS APBD 2018 sendiri baru akan dilakukan pada minggu depan.

“Kita belum bahas, tapi tentu harus merujuk dari saran Kemendagri,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Bengkulu mewacanakan untuk memberikan motor dinas untuk Ketua RT pada 2018 mendatang. Kepala Bapelitbang Kota Bengkulu Riduan bahkan menyampaikan anggaran tersebut sudah diusulkan dalam perencanaan. [CHO]