JAKARTA, PB – Asisten Deputi  Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Awal Subandar, memimpin rapat koordinasi teknis (rakornis) sebagai tindak lanjut rencana percepatan pembangunan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di ruang rapat lt. 6 gedung Kemenko PMK, Kamis (14/12/2017).

Dari hasil presentasi Bappenas dan Kemendesa PDTT dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Mentawai berdasarkan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRAR) berada pada kategori kurang sejahtera. Dalam enam Tahun terakhir tingkat kesejahteraan rakyat di Kepulauan Mentawai selalu mengalami kenaikan (kenaikan signifikan tahun 2014-2015).

Aspek aksesibilitas, infrastruktur, dan ekonomi juga menjadi penyebab dominan ketertinggalan di Kepulauan Mentawai. Sementara aspek karakteristik daerah juga menjadi andil sebagai penyebab ketertinggalan yang tidak dominan.

Dalam kesempatan ini Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet, turut mempresentasikan potensi yang ada di Mentawai. Menurutnya, Mentawai terdapat beragam potensi mulai dari kuliner dan destinasi wisatanya.

Namun yang menjadi penghambat adalah akses yang masih sulit untuk dijangkau. Kepulauan Mentawai juga menghadapi masalah lain yang harus diselesaikan untuk entas dari ketertinggalan, yakni penambahan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Ia menilai fokus pembangunan infrastruktur merupakan kunci bagi Mentawai untuk keluar dari ketertinggalan. Untuk itu, melalui rakornis ini ia meminta adanya perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat dan provinsi.

Dari hasil presentasi pada rakornis ini Awal mengatakan bahwa Kemenko PMK akan melakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk merekap dan mengidentifkasi kebutuhan apa saja yang dapat disinkronkan dengan program yang ada di K/L.

“Dari hasil paparan kami akan melakukan koordinasi apa apa saja yang dapat diadakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mengeluarkan Mentawai dari daerah tertinggal,” pungkas Awal.

Turut hadir pula dalam kesempatan ini Anggota DPR Provinsi Sumatera Barat, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan lainnya. [anr/ram]