Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Kasatpol PP dan Damkar) Seluma Hadi Sanjaya

SELUMA, PB – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Kasatpol PP dan Damkar) Seluma Hadi Sanjaya mengatakan, dalam menertibkan Warung Remang-remang (Warem), pihaknya masih terkendala minimnya anggaran.

Dalam APBD 2018 ini, pihaknya mengusulkan Rp 250 juta untuk anggaran tim khusus namun dicoret oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Seluma.

“Rencana kami akan buat tim yustisi, dari Kepolisian, TNI, Jaksa dan Hakim. Agar pemberian sanksi dapat langsung diberikan. Misalnya pemilik Warem dipenjara tiga bulan atau bagaimana,” kata Hadi kepada Pedoman Bengkulu, Jumat (26/01/2018).

Menurut Hadi, pembentukan tim Yustisi haruslah mendapatkan dukungan anggaran. Sebab melibatkan intansi vertikal. Mulai dari penertiban hingga pada pemberian saksi.

“Kita ini bekerja sama dengan Polisi, TNI, Jaksa dan Hakim. Harus ada anggaran, kalau memang betul minta kita serius menindak harusnya DPRD mendukung dengan anggaran. Jangan kami terus yang disalahkan,” tegas Hadi.

Maraknya aktifitas Warem di Kabupaten Seluma masih saja terjadi. Meskipun penertiban terus dilakukan, namun Warem tetap saja dibuka. Bahkan anggota DPRD Seluma dari Fraksi PDI P Dodi Sukardi menjadi korban penganiayaan remaja Kecamatan Talo Kecil yang diduga sedang mabuk-mabukan beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD Seluma dari Fraksi Nasdem, Tenno Haika meminta agar pihak eksekutif segera menertibkan Warem karena sudah meresahkan. Terutama di Kecamatan Talo. [Sepriandi]