PEMILIHAN Walikota (Pilwakot) tanggal 27 Juni mendatang bisa menjadi momentum terciptanya sejarah baru di Bengkulu sekaligus menjadi ruang untuk memajukan politik kaum perempuan.

Dikatakan sejarah baru karena selama ini belum pernah perempuan menjadi Walikota di Bengkulu. Dengan lahirnya sejarah baru itu pula bakal terdorong lahirnya perubahan besar yang akan memberanikan perempuan Bengkulu untuk tampil sebagai para pimpinan organisasi sosial, ketua-ketua RT/RW dan memenuhi kursi-kursi jabatan pemerintahan. Sejarah baru ini juga akan meningkatkan kapasitas politik kaum perempuan dengan titik didih tertinggi.

Upaya untuk memajukan politik perempuan ini penting. Sebab, minimnya partisipasi politik perempuan di Bengkulu selama ini terbukti menghasilkan kebijakan-kebijakan yang meminggirkan kaum perempuan sehingga perempuan rentan menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan pelecehan. Berita pencabulan dan tindak kriminalitas di Bengkulu membuktikan bahwa sebagian besar korbannya adalah perempuan.

Selama ini, perempuan di Bengkulu terhambat untuk berkembang karena adanya pandangan kolot bahwa perempuan tugasnya hanyalah urusan dapur, kasur dan sumur. Urusan politik dianggap hanya urusan laki-laki. Celakanya, budaya patriarkhi ini dipelihara oleh cerdik pandai dan agamawan yang memang selama ini merasa diuntungkan dengan budaya kolot tersebut.

Kalau pun misalnya perempuan diberikan kesempatan untuk berpolitik, upaya-upaya untuk menghambat berkembangnya politik perempuan terus terjadi. Misalnya saja, ketika pembahasan program dan anggaran APBD, pendiskusian terkadang disengaja digelar hingga larut malam saat kondisi perempuan dinilai mulai melemah dan harus menunaikan kewajiban-kewajiban lainnya dalam masyarakat patriarkhal seperti “melayani” suami dan mengasuh anak.

Dampaknya, program-program dan anggaran pemerintah sulit untuk dimaksimalkan agar berpihak dengan kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan. Perempuan semakin jauh dari keberdayaan secara ekonomi. Perempuan menjadi sulit untuk mengembangkan daya kreatif dan inovasinya.

Karenanya, Pilwakot ini harus jadi momentum memenangkan politik perempuan. Penerapan kuota 30 persen perempuan di kepengurusan partai dan pencalonan legislatif tidak lagi cukup untuk menampung kebutuhan akan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan kebijakan sebagaimana alasan-alasan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Pilwakot harus menjadi pembuktian bahwa perempuan Bengkulu merupakan perempuan tangguh, yang tidak hanya anggun laksana Putri Gading Cempaka, namun juga berjiwa pahlawan bagaikan Fatmawati Sukarno. Pilwakot Bengkulu 2018 harus menjadi tonggak sejarah bagi kebangkitan Ratu Adil.

Kebangkitan Ratu Adil itu bukan kebangkitan satu dua perempuan. Wujudnya kongkrit. Misalnya, harus ada rumusan nyata bagaimana mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dengan program yang menyentuh langsung kaum hawa tersebut agar bisa mandiri dan tampil maksimal di ruang publik, termasuk berpolitik.

Dalam hal ini gagasan terbaik adalah program Rp100-300 juta per Rukun Tetangga (RT) se Kota Bengkulu yang dikucurkan melalui APBD dan dikontrol secara sosial melalui koperasi atau lembaga-lembaga agama/pendidikan. Dengan ini perempuan bukan hanya akan mampu menyelesaikan masalah ekonominya, namun juga bisa mengembangkan daya kreatifnya.

Dengan itu juga perempuan Bengkulu mampu menangkal segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, mampu memelihara kecukupan kebutuhan keluarganya, menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi hingga mampu mencetak ribuan, bahkan ratusan ribu anak-anak yang soleh dan solehah.

Hanya dengan cara inilah keadilan politik antara lelaki dan perempuan bisa tercipta dan demokrasi yang mensejahterakan segenap komponen rakyat Bengkulu dapat terwujud.

Ifan S, alumni Institut Teknologi Bandung yang berdomisili di Ratu Samban Kota Bengkulu