RAKYAT Kota Bengkulu kembali akan memilih Walikota dan Wakil Walikota yang akan memimpin hingga tahun 2023 pada 27 Juli 2018 kelak. Sebagai kota yang telah berusia 299 tahun, rakyat Bengkulu tergolong sebagai warga masyarakat yang cerdas, memilih calon pemimpin mereka berdasarkan visi dan misi.
Hal ini terbukti dari pengalaman Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Bengkulu secara langsung dalam dua periode ke belakang. Mereka yang memiliki visi misi brilian, yang memang dirumuskan berdasarkan keinginan masyarakat, lebih mendapatkan tempat di hati rakyat, meski bukan petahana, ataupun calon yang kaya raya.
Saat ini, empat pasang kandidat telah dinyatakan lolos sebagai peserta Pilwakot Bengkulu 2018. Sesuai nomor urut, mereka adalah David-Bakhsir, Erna-Zarkasih, Helmi-Dedy dan Linda-Mirza. Sebagai salah satu persyaratan, mereka telah merumuskan visi misi sebagaimana yang tertuang dalam brosur yang dicetak dan dibagikan oleh KPU RI sebanyak 100 ribu eksemplar per kandidat. Brosur visi misi itu kemudian pendistribusiannya diserahkan kepada masing-masing kandidat.
Mari kita cermati dengan seksama.
Hampir tidak ada perbedaan visi misi yang signifikan antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Misalnya dalam hal bagaimana membangun birokrasi yang bersih, mendongkrak ekonomi rakyat, memajukan infrastruktur perkotaan, mewujudkan masyarakat yang religius, mengelola APBD secara profesional, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan pariwisata yang elok, menyelenggarakan pendidikan serta kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
Perbedaan mencolok tampak pada visi misi milik Erna-Zarkasih. Terutama yang menyangkut alokasi anggaran sebesar Rp100 juta hingga Rp300 juta per RT setiap tahun atau yang disebut Program RT Mandiri. Ini adalah program brilian yang akan membawa banyak perubahan dalam kehidupan rakyat.
Tapi penting dicermati, mewujudkan program ini bukan hanya sulit, namun beresiko tinggi. Di Bengkulu ada ribuan RT yang bila dikalkulasikan setiap RT mendapatkan Rp100 juta saja, maka dibutuhkan anggaran sedikitnya Rp100 miliar per tahun dari APBD.
Akan banyak kebutuhan lain yang menyangkut pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, penyelenggaraan pemerintahan dan lain-lain yang akan dikorbankan hanya untuk satu program ini. Ini belum termasuk bagaimana mempertanggungjawabkan penggelontoran dana sebesar itu, bagaimana asas manfaatnya, dasar hukumnya, keselarasannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Lagi pula, guna memastikan apakah program ini akan berjalan atau tidak, penting juga untuk dicermati jejak rekam orang yang mengusungnya terhadap program-program serupa yang selama ini berjalan. Misalnya terhadap program Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) yang besarnya hanya Rp67 miliar per lima tahun harus terhambat pelaksanaannya karena ‘ulah’ dewan dan rumitnya interpretasi pertanggungjawaban pelaksanaan dana tersebut oleh partai-partai politik di legislatif seperti PKS, NasDem, PKPI, Golkar, PDIP, dan lain-lain.
Kandidat petahana nomor urut tiga, Helmi Hasan, yang berpasangan dengan Dedy Wahyudi justru merumuskan program menarik, spesifik, terukur, jelas dan terarah. Dibungkus dengan visi besar “Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat” dijabarkan bagaimana infrastruktur modern yang membuat rakyat bahagia, pelestarian seni budaya, membangun pendidikan yang berkarakter berkemajuan, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
Yang paling penting kelak perlu segera ditagih bila Helmi-Dedy terpilih adalah pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan lembaga keuangan perbankan syariah. Karena inilah program kunci yang paling cocok untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, serta bagaimana upaya memodernisasikan pasar-pasar rakyat yang lesu akibat gempuran ritel-ritel modern yang menjamur.
Program Helmi-Dedy dikatakan terukur karena di penghujung programnya terdapat cara dari mana seluruh program-program mereka didanai, komitmen ketika mereka memimpin, serta keselarasannya terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Tiga hal yang perlu dijelaskan kepada rakyat agar sebuah visi misi tidak mengambang.
Presiden RI pertama, Bung Karno, pernah mengajarkan bagaimana cara merebut hati dan simpati rakyat. Kata Bung Karno, pertama, harus pintar menggambarkan atau melukiskan cita-cita kepada massa rakyat. Tapi Bung Karno mengingatkan, jangan mengiming-iming barang (sesuatu) yang bohong!
Kedua, harus memberi atau membangkitkan rasa percaya di kalangan rakyat. Artinya, visi misi kandidat harus masuk akal, jelas, teruji, bisa dinalarkan, tidak mengawang-awang, dan bisa dilaksanakan dalam wujud yang kongkrit. Visi misi yang dibuat asal jadi, tidak berangkat dari kemauan dan keinginan rakyat, berikut penjelasan bagaimana mewujudkan visi misi itu, tidak akan berbeda isinya dengan dongengan negeri khalayan untuk kanak-kanak, bukan untuk para pemilih Kota Bengkulu yang cerdas.
Yang ketiga, setelah rakyat diberikan rasa percaya diri dan kemampuan, maka berikan organisasi. Pengorganisasian itu bisa saja melalui perangkat yang sudah ada seperti struktur relawan, atau melalui anatomi-anatomi sosial yang selama ini mendapatkan sentuhan program dari para pasangan kandidat yang berkontestasi.
