SEPANJANG bulan Maret 2018, ruang media sosial di Bengkulu dipenuhi dengan dua pemberitaan, tentang tuntutan atas sikap Wakil Rektor III Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Dr Samsudin yang melarang aktifitas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di area kampus dan polemik kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bengkulu.
Kedua hal tersebut menjadi menarik karenanya beragamnya kepentingan yang ‘bermain’, baik di level media massa, maupun di level organisasi mahasiswa dan kepemudaan itu sendiri beserta alumni-alumninya. Kedua hal tersebut juga menunjukkan betapa demokrasi yang dilahirkan dari rahim reformasi 1998 masih memiliki tantangan-tantangan, terutama dalam hal upaya untuk membangun generasi bangsa yang dapat memajukan peradaban dunia.
Demokrasi yang diciptakan seakan gagal mengantisipasi konflik yang destruktif agar upaya memajukan tenaga produktif manusia Indonesia saat negara-negara lain telah menciptakan teknologi tinggi dan menjelajahi angkasa luar dapat dikerjakan dengan fokus dan serius.
Demokrasi reformasi gagal menghadang penetrasi neoliberalisme yang dengan lancang mengubah watak Pemerintahan untuk menyerahkan proses pendidikan nasional ke tengah pasar yang dengannya membuat orientasi pendidikan tak lagi mencerdaskan kehidupan bangsa, namun menyiapkan “pasukan cadangan” untuk pasar tenaga kerja.
Penetrasi neoliberalisme di dunia pendidikan itu juga menggiring hancurnya kesadaran kritis pemuda dan mahasiswa sehingga kepekaan terhadap persoalan-persoalan riil yang dihadapi rakyat menjadi layu sebelum berkembang. Sekarang, pemuda dan mahasiswa ‘dipaksa’ untuk bersiap menjadi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan ternama dengan bekal selembar ijazah dan menempatkan pengabdian terhadap persoalan-persoalan rakyat dan kemajuan bangsa menjadi urusan ke sekian.
Kampus dan sekolah menjelma menjadi ruang kendali. Aturan kampus dan sekolah-sekolah dibuat untuk memantau kedisiplinan pelajar dan mahasiswa, mengendalikan gerakannya, dan mengontrol kebebasannya dalam menggali potensi diri dalam organisasi. Akhirnya gairah budaya ilmiah seperti membaca, berdiskusi, bedah buku, menganalisa keadaan sosial, dan lain-lain menjadi padam. Konsekuensinya, mahasiswa dan pemuda mengalami krisis teori dan pengetahuan sejati mengenai keadaan disekitarnya.
Hal ini berbahaya. Sebab, krisis teori dan pengetahuan sejati menengenai keadaan sekitar itu akan mempengaruhi watak para pemuda dan mahasiswa menjadi berfikiran pragmatis. Pembiaraan akan hal itu akan mengakibatkan mereka yang berorganisasi hanya akan menjadikan gerakannya tak lebih sebagai batu loncatan guna mencapai karir yang bagus dan empuk, bukan memikirkan persoalan-persoalan rakyat dan bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tersebut agar dapat diabdikan untuk kemajuan bangsa dan negara.
Padahal, setelah reformasi berjalan 20 tahun lamanya, nasib rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang paling mendasar belum juga menunjukkan perbaikan. Sebaliknya, rakyat bergerak sendiri-sendiri menuntut hak-haknya dengan sedikit sekali mendapatkan dukungan dan pengawalan dari para pemuda dan mahasiswa. Pemuda dan mahasiswa juga absen ketika sistem ekonomi politik semakin terbuka terhadap kepentingan opensif modal asing (imprealisme) dengan memanfaatkan elit politik nasional dan lokal.
Disinilah letak tantangan demokrasi tersebut. Sistem demokrasi yang berlaku sekarang berpola persis dengan demokrasi liberal di barat. Yang kuat memakan yang lemah, yang besar mematikan yang kecil, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin tambah sengsara. Pemuda dan mahasiswa diperkenankan untuk berserikat, menyampaikan pendapat, melakukan protes dan sebagainya, tetapi akan dikekang dengan diskriminasi, kekerasan, dan berbagai bentuk pembatasan-pembatasan lainnya bila berhadapan dengan stabilitas modal.
Ini akan menjadi tantangan bagi HMI, KNPI Bengkulu dan seluruh organisasi pemuda dan mahasiswa ke depan. Bagaimana disatu sisi bisa merespon begitu banyak persoalan rakyat yang muncul setiap hari seperti kemiskinan, pengangguran dan kelaparan yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan neoliberalisme, dan disisi yang lain mendorong agar kemajuan-kemajuan yang didapat dari demokrasi reformasi seperti aksi-aksi massa, Pemilihan Kepala Daerah langsung, panggung parlementer, diakumulasikan agar dapat memberi warna baru dalam perjuangan demokrasi yang lebih maju di masa yang akan datang, demokrasi yang berorientasi kepada rakyat dan kemajuan peradaban Indonesia dihadapan dunia.
