Bupati Seluma, Bundra Jaya

SELUMA, PB – Menanggapi adanya aksi Lembaga dari Kabupaten Seluma yang menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Bupati Seluma Bundra Jaya, menanggapi dengan dingin.

Dia mengatakan, anggaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk ASN Seluma tahun 2017 telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Biarkan saja, itu kan memang diatur oleh pemerintah daerah. Silahkan diusut, kita sesuai aturan,” tegas Bundra kepada wartawan, Senin (23/04/2018).

Dia menyebutkan, pembagian besaran TPP tahun 2017 lalu telah sesuai aturan. Bahkan sesuai petunjuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyarankan menghilangkan honor kegiatan dengan menganggarkan TPP.

“Belum ada kerugian negara, uangnya masih ada. Mereka yang besarannya tidak sama itu sudah diatur,” tandasnya.

Sebelumnya, sekelompok masyarakat Seluma yang mengatasnamakan Lembaga Pemerhati Pembangunan Seluma (LPPS) menggelar aksi demo mendukung Kejaksaan Tinggi mengusut kasus Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN Seluma tahun 2017 lalu.

Aksi damai ini mendukung pengusutan kasus dugaan Korupsi TPP seluma yang diduga terdapat kerugian negara sebesar Rp12 miliar. [Sepriandi]