Akhir-akhir ini, publik sedang digemparkan dengan praktek kekerasan demi kekerasan yang terpampang secara nyata di berbagai media sosial maupun media massa.
Di Bengkulu misalnya, awal bulan Mei ini seorang pelajar kelas tiga SD, warga Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) Kabupaten Seluma bernama Muhammad Saputra Pajarli atau biasa dipanggil Ruben, harus menderita kesakitan karena dipukuli oleh ibu kandungnya dengan sepatu, ikat pinggang dan cubitan.
Belum selesai dengan Ruben, muncul ledakan bom di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Puluhan orang tak berdosa kehilangan nyawa. Emosi publik mendidih. Kecaman dan kutukan mengalir mulai dari kelas bawah, hingga Presiden Joko Widodo.
Baik perkara Ruben maupun ledakan bom bunuh diri menuntut perhatian serius dari berbagai pihak. Sebab, bapak bangsa Amerika, Abraham Lincoln pernah mengingatkan, sebuah bangsa sebesar apapun tidak akan pernah bertahan bila mengalami perpecahan serius dari dalam.
Kisah tragis Ruben yang harus mengalami penganiayaan dari ibu kandungnya sendiri dan betapa nekatnya para pelaku teror meledakkan dirinya sendiri nyatanya telah menanamkan benih-benih kehancuran Indonesia sebagai sebuah bangsa.
Dua kasus itu belum termasuk dengan berbagai tindak kriminal kekerasan yang nyaris setiap hari mewarnai media massa kita seperti perampokan, pemerkosaan, hingga pembunuhan.
Sementara pada tingkat pemerintahan, publik seringkali dipertontokan dengan ulah watak para politisi yang anti-rakyat seperti korupsi, hidup mewah, bertindak sewenang-wenang, dan lain sebagainya.
Belum lagi mengenai kisah betapa memilukannya proses penegakkan hukum yang dapat dibeli dan dimanipulasi. Penjara penuh dengan orang-orang miskin. Sementara orang-orang besar, kaya dan berpengaruh hanya sedikit sekali yang tersentuh dengan hukum pidana.
Rakyat seperti kehilangan kepercayaan diri dan harapan, sebuah situasi yang memungkinkan setiap orang rentan untuk menjadi pelaku kekerasan atau terdorong masuk dalam organisasi-organisasi yang menganjurkan pertikaian.
Situasi saat ini, dimana imperialisme atau penjajahan gaya baru semakin kuat mencengkram negara melalui kebijakan-kebijakan neoliberal telah meluaskan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antara negara-negara yang berpunya dengan negara-negara berkembang sangat potensial mengundang lahirnya ketegangan sosial di negara-negara berkembang.
Imperialisme sejatinya telah menciptakan sebuah kondisi ekonomi, politik dan sosial-budaya di negara-negara berkembang menjadi kian terbelakang dengan menjamurnya ketimpangan sosial, ketidakadilan, korupsi, dan campur tangan korporasi asing yang begitu kuat.
Sumber-sumber kekayaan alam dan manusia negara-negara berkembang dikeruk dan diperas habis oleh negeri-negeri imperialis, mulai dari emas, minyak, gas, batu bara, hingga manusia-manusia berupah rendah.
Sementara orang-orang di negara berkembang hanya diberi kompensasi seadanya seperti beras sejahtera (rastra), bantuan pangan non-tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), serta sogokan-sogokan sosial lainnya yang tidak seberapa besarnya bila dibanding dengan kekayaan alam yang diangkut ke luar oleh imperialis.
Namun perlakuan negeri-negeri imperialis terhadap Indonesia saat ini memang belum sekeji perlakuan mereka terhadap negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia.
Kita ambil contoh kawasan Timur Tengah. Betapa setelah perang dingin usai dengan runtuhnya Uni Republik Sosialis Soviet (URSS) atau lebih populer dengan Uni Soviet, Amerika mulai menggunakan pendekatan lain untuk mencaplok kekayaan negara-negara di Timur Tengah.
Amerika menggelontorkan dana 500 juta USD untuk membantu militan Mujahidin di Afghanistan, melahirkan bibit-bibit teroris seperti Osama bin Laden, yang kelak jadi pimpinan tertinggi jaringan teroris Al-Qaeda, awalnya untuk memerangi pengaruh Soviet di Asia Selatan, namun berkembang menjadi musuh Amerika sendiri.
Ketika Uni Soviet benar-benar runtuh, Amerika mempopulerkan terorisme sebagai musuh utama mereka. Apalagi setelah Osama dan Al-Qaeda dinyatakan sebagai pelaku serangan teror tanggal 11 September 2001, Afganistan mereka gempur, dan setelah Afganistan babak belur, kekayaan Afganistan pun mereka kuasai dengan mudah.
Negara adidaya yang telah menikmati hidup dengan bergelimang harta tentu tak akan bersedia mengurangi gaya hidup mewahnya. Sukses memporak-porandakan Afganistan, selanjutnya Amerika menyokong Libyan Islamic Fighters Group (LIFG) untuk menggulingkan Muammar Khadafi di Libya. Rezim sosialime Arab pun runtuh di Libya.
Bersama Al-Qaeda, LIFG memainkan peran penting dalam perang menggulingkan Khadafi. Cara yang sama dipakai Amerika dengan memberikan sokongan terhadap Tentara Pembebasan Suriah (FSA) untuk menggulingkan Assad.
Dalam buku The Jihadis Return: ISIS and the New Sunni Uprising, Patrick Cockburn menulis bahwa di Suriah, Amerika mendukung rencana Arab Saudi membangun Front Selatan berbasis di Yordania yang akan bermusuhan dengan pemerintahan Assad di Damaskus.
Dengan menjadikan Arab Saudi sebagai sekutu, Amerika menyalurkan rudal anti-pesawat kepada kelompok militan jihadis Brigade Yarmouk, sebuah tentara yang menjadi bagian dari Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
ISIS sendiri terbentuk setelah Amerika berhasil menggaungkan fitnah ke seluruh dunia bahwa Saddam Husein menyimpan senjata pemusnah massal, menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menggempur Irak, menggulingkan Saddam Husein dan menguasai sebagian besar kekayaan alam Irak untuk kepentingan mereka.
Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mengatakan, invasi yang dipimpin Amerika tahun 2003 telah membantu bangkitnya ISIS.
Sejak Afganistan berhasil ditaklukkan, penulis Inggris George Monbiot menyebut proyek pipa minyak dan gas milik Amerika sepanjang 1000 kilometer dari Turkmenistan, melalui Afghanistan, hingga ke Pakistan berhasil dibangun. Termasuk di Libya, Irak, dan Suriah. Ini penting untuk diketahui bahwa agama hanya dijadikan dalih untuk menguasai sumber-sumber ekonomi.
Di Indonesia, sebagaimana sudah diprediksi oleh banyak kalangan, serangan teror bom di Surabaya akan segera disusul dengan desakan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Terorisme. Dalam banyak kejadian, UU tentang Terorisme seringkali dijadikan alat oleh negara untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, sebuah kepentingan imperialisme untuk mengamankan modal mereka di negara-negara berkembang.
Kita tentu menyampaikan duka yang mendalam bagi para korban teroris dan keluarganya yang ditinggalkan. Aksi teror menistakan nilai-nilai kemanusiaan dan merobek kebhinekaan yang menjadi falsafah bangsa Indonesia.
Agar kejadian yang sama tak terulang, kita minta agar perlawanan terhadap terorisme ini tidak hanya dilakukan terhadap kulit luarnya saja yang berkedok agama, namun juga mengentaskan akar masalahnya dengan melihat imperialisme sebagai sebuah musuh yang nyata yang telah memiskinkan negara kita, mengambil kekayaan kita dalam jumlah yang begitu banyak, dan menciptakan kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memungkinkan banyak orang-orang kita menjadi pelaku teror dan kekerasan.
Kita harus kembali menghidupkan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dengan mewujudkan kesetaraan, mengambil alih kembali semua sumber-sumber daya ekonomi kita yang berbendera asing, menjamin kemerdekaan beragama, mendudukkan semua orang sama di mata hukum, membangun bangsa ini dengan berkeadilan sosial.
Kita harus menyusun kembali sistem pendidikan dan kesehatan kita agar berkualitas dan mampu dijangkau oleh seluruh manusia Indonesia tanpa terkecuali, meski tanpa embel-embel Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar.
Kita harus membangun karakter nasional kita, mencetak manusia-manusia Indonesia yang cinta tanah air karena kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyatnya secara lahir dan batin.
Mari kita hentikan pertikaian sesama anak bangsa dan menyatukan kekuatan dengan melenyapkan imperialisme brengsek. Sebab, orang bijak pernah mengatakan bahwa sejatinya rakyat tak pernah bersalah, sebab yang bersalah adalah penjajah.
