Penyusunan Kajian Analisis Dampak Kependudukan di Kantor BKKBN Provinsi Bengkulu, Rabu (2/5/2018).

BENGKULU, PB – Guna menegaskan keberadaan Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagai tempat untuk membangun komitmen dalam merencanakan kependudukan dikalangan masyarakat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu mengadakan kegiatan Penyusunan Kajian Analisis Dampak Kependudukan di Kantor BKKBN Provinsi Bengkulu, Rabu (2/5/2018).

Dalam pelaksanaannya, BKKBN menghadirkan Nurhayati sebagai pakar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dari Universitas Bengkulu (Unib) serta dihadiri oleh 30 kepala desa dan lurah Kampung KB se Provinsi Bengkulu.

Iskandar, Sekretaris BKKBN sebelum membuka acara menyampaikan bahwa percepatan kenaikan jumlah penduduk yang semakin cepat menurutnya akan berdampak luas bagi pembangunan daerah.

“Dampak ini harus kita antisipasi untuk mewujudkan tujuan akhir aspek pembangunan. Pengangguran meningkat karena jumlah penduduk yang sangat tinggi. Selain itu juga menyebabkan dampak-dampak sosial yang kita rasakan, seperti jumlah pengangguran, meningkatnya kriminal dan dampak pada aspek psikologisnya, banyak kegiatan yang mengarah kepada moral yang kurang baik,” kata Iskandar.

Dilanjutkan oleh Iskandar bahwa program BKKBN sebagai wujud dukungan Nawacita Presiden untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia diyakini bisa terwujud melalui pengendalian jumlah anggota keluarga.

“Kita mendudukung proyek nasional mengenai kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui Kampung KB. Walaupun namanya Kampung KB, isinya bukan hanya KB, tapi berbagai macam program untuk mensejahterakan masayarakatnya sehingga masyarakatnya bisa mandiri dengan pembangunan kualitas manusia,” kata Iskandar.

Acara ini dihadiri oleh 30 kepala desa dan lurah Kampung KB se Provinsi Bengkulu.

Hezri AG, Lurah dari kelurahan Jalan Gedang, Kota Bengkulu mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Kampung KB sudah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan.

“Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik dan mendapat respon baik dari masyarakat. Namun ada permasalahan ditempat kami, khususnya di RT 5 tingkat ekonomi dan mata pencaharian masyarakat kami adalah buruh. Ibu-ibu disana mata pencahariannya mencari barang bekas. Faktor utamanya adalah karena pendidikan kurang dan kondisi hunian disana yang rendah mengakibatkan sering banjir. Ujungnya kesehatan masyarakat disana sangat kurang,” kata Hezri saat memberikan tanggapan ketika sesi diskusi.

Menurut Hezri, untuk mengatasi permasalahan kesehatan warganya perlu adanya Gerakan Posyandu Mandiri.

“Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk, kami ingin membentuk posyandu sendiri. Namun untuk itu kami banyak mengalami kendala, khususnya pendanaan, untuk membeli peralatan kami belum ada anggaran. Harapannya, program BKKBN melalui kampung KB bisa membantu memfasilitasi itu,” tutup Hezri. [Deni Dwi Cahya/Adv]