Tarmizi Gumay

PEDOMANBENGKULU.COM, Bengkulu — Rilis 11 nama bakal calon legislatif (Bacaleg) napi Korupsi di Provinsi Bengkulu yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tergesa-gesa, bahkan Bawaslu dituding mendahului keputusan pengadilan.

Bacaleg dari Partai Demokrat, Rosnaini Abidin melalui kuasa hukumnya Tarmizi Gumay menilai bawaslu mendahului putusan pengadilan, lantaran nama kliennya disebut sebagai salah satu Bacaleg mantan napi korupsi sedangkan kasus yang menjerat kliennya belum berkekuatan hukum tetap (Inkrah).

“Dari rekapitulasi itu bawaslu telah membunuh karakter klien kami, seharusnya bawaslu harus mempunyai data yang konkrit, kemudian atas dasar apa bawaslu mengekpost, itulah yang akan saya pertanyakan, apabila dalam waktu tiga hari somasi tidak di tanggapi kita akan laporkan atas pencemaran nama baik dengan menggunakan undang undang IT,” ujar Tarmizi belum lama ini.

Dijelaskan Tarmizi, seseorang bisa dikatakan mantan koruptor ketika sudah memiliki keputusan hukum tetap (Inkrah) oleh pengadilan. Tapi, jika belum Inkrah tidak bisa dikatakan koruptor karena proses hukum sedang berjalan.

“Nah disitu apakah bawaslu telah mengetahui hasil dari proses hukum ini, kecuali data itu sudah konkrit dan hukum sudah Inkrah, kemudian di tetapkan sebagai terpidana silahkan, tapi kan ini belum Inkrah. Sampai saat ini saja KPU tidak berani mengumumkan secara gamblang siapa siapa nama terpidana, tetapi bawaslu kok merilis itu ada apa, ada kepentingan apa dan itu akan saya pertanyakan, agar kita berjalan sesuai dengan koridor hukum”,ungkap Tarmizi.

Terkait polemik ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Seluma membenarkan kasus tersebut sedang dalam proses tingkat banding.

“Iya kasus tersebut masih dalam proses Banding,” kata Kajari Seluma Ardito Muwardi melalui Kasi Intel Citra Apriyadi.

Diketahui sebelumnya, Rosnaini Abidin diputus pengadilan 1 tahun 2 bulan atas kasus penjualan lahan makam di Seluma. Karena tak puas dengan vonis hakim Rosnaini Abidin kemudian melakukan banding dan masih berproses di pengadilan. [Ardiyanto]