Aspidsus Henri Nainggolan SH MH.

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu melakukan penyidikan baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Data terhimpun, kasus tersebut terkait adanya dugaan korupsi penyusunan raperda air limbah di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 lalu yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp500 juta rupiah.

Dalam pelelangan air limbah tersebut munculah pemenang lelang yakni PT SKA. Namun dalam pelaksanaannya tidak dikerjakan oleh PT SKA melainkan dikerjakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PSPLP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementrian PUPR inisial AZ.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Henri Nainggolan, Selasa (28/8/2018), membenarkan adanya kasus tersebut dan resmi naik status dari tingkat penyelidikan ke tahap penyidikan oleh Tim Khusus (Timsus) Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu. Artinya, dalam kasus ini, Kejati akan segera menetapkan tersangka.

“Kurang lebih selama tiga minggu dilakukan penyelidikan dan saat ini telah naik status di tingkat penyidikan dan segera menetapkan tersangka,” ujar Henri.

Dijelaskan Henri, kasus tersebut terkait rencana kegiatan satker Kementerian PUPR Cipta Karya tentang tempat pembuangan limbah yang pelaksanaannya di Bengkulu Utara yang anggarannya berasal dari APBN.

Kasus ini disebut sebagai kasus istimewa karena diduga PNS menjabat yang sebelumnya sebagai PPK harus mengawasi dari pekerjaan tersebut.

“Modus ini manajemen tukang sate. Jadi dia yang nyuci piring, dia yang bakar dagingnya, dia yang melayani pembeli, jadi seperti sosialisasi pajak. Anggarannya tak seberapa cuma modus perbuatannya itu. Seharusnya dia ini mengawasi, tetapi malah menjadi pihak ketiga yakni membuatkan dan pemenang lelang tersebut dibayar saja. Untuk kerugian sebesar kurang lebih sekitar 300 juta,” ungkap Henri.

Diduga dugaan korupsi tersebut melanggar Pasal 12 ayat (i) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tidak Pidana Korupsi (tipikor) dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. [Ardiyanto]