Tahun 2017 lalu, BPS Provinsi Bengkulu mencatat pertumbuhan ekonomi di angka 4,99 persen, turun ketimbang tahun 2016 di angka 5,29 persen. Saat itu, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Dyah Anugrah Kuswaradani menyatakan bahwa penyebab terjadinya perlambatan dipengaruhi oleh situasi global karena semua negara tujuan ekspor di Bengkulu melambat, kecuali Amerika Serikat.
Dyah Anugrah Kuswaradani menguraikan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi Bengkulu telah berjalan dari tahun 2012, puncaknya pada tahun 2017. Pengeluaran terbesar didominasi oleh komponen impor barang dan jasa dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.
Karena jatuhnya harga-harga komoditas ekspor pertanian seperti sawit, para petani Bengkulu menjerit. Ketegangan sosial bahkan sempat terjadi antara perusahaan sawit dengan para petani yang mengalami kerugian akibat anjloknya harga sawit.
Ketiadaan industri pertanian yang mandiri dan ketergantungan Bengkulu akan produk-produk luar membuat kekayaan Bengkulu memang mudah sekali keluar. Setiap hari sumber-sumber kekayaan mineral Bengkulu diekspor dengan harga jual tidak seberapa, digarap oleh para pekerja dengan upah seadanya untuk kemudian hasilnya diolah menjadi produk jadi dan dijual kepada rakyat Bengkulu dengan harga yang sudah berkali-kali lipat.
Rakyat berbelanja di ritel yang dimiliki orang luar, mencukupi semua kebutuhan sehari-hari dengan produk-produk dari luar, bahkan membayar jasa perhotelan dan jasa penyedia informasi yang berkantor pusat di luar Sumatera.
Terlampau sedikitnya uang yang berputar di Bengkulu menjadikan pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan terobosan demi terobosan. Kecuali Kota Bengkulu yang berani menelurkan kebijakan Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake), hampir tidak ada pemerintah daerah yang mengucurkan kredit yang bisa menggairahkan perekonomian rakyat.
Rendahnya daya saing daerah karena minimnya sumber daya manusia yang mumpuni akibat rendahnya aksesbilitas rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menambah kompleksitas persoalan yang menempatkan Bengkulu benar-benar sebagai provinsi timur di barat Indonesia.
Rakyat yang terjepit kemiskinan, meminjam bahasa Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, menjadi mudah sekali terbakar. Contoh, hanya karena lantaran kesal mendengar tangisan anaknya yang masih bayi sepulang kerja, Herman Saleh (26 th) seorang pria asal Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, Jumat (24/8/2018), diduga tega menghabisi anak kandungnya sendiri.
Kekayaan yang mengalir keluar ini memang bukan hanya problem Bengkulu, tapi problem hampir seluruh provinsi di Indonesia. Data Pemerintah menyebutkan, Rp11.000 triliun kekayaan orang Indonesia disimpan di bank-bank luar negeri.
Oleh karena itu, rakyat Bengkulu bersama-sama rakyat di provinsi lainnya mesti bersatu untuk membongkar sistem imperialistik sebagaimana yang berlaku di seluruh Indonesia saat ini.
Selamanya rakyat dimana-mana akan sulit keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan bilamana ekonomi tidak disusun secara berdikari, politik tidak dijalankan dengan berdaulat dan kebudayaan tidak dibangun sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Pada pemilihan umum (pemilu) 2019 kelak, tepatnya 17 April 2019, rakyat akan kembali diberikan kesempatan untuk memilih presiden, wakil presiden dan wakil-wakil di parlemen.
Kita jangan mau disetir oleh imperialisme untuk berpecah belah, diadu domba menggunakan isu SARA dan perkara remeh temeh lainnya agar perhatian rakyat terhadap problem sebenarnya, yakni hilangnya sumber-sumber kekayaan alam menjadi terabaikan. Kita harus kompak. Kita harus bersatu.
Bengkulu bisa maju, Indonesia bisa menjadi negara besar, bila struktur kepemilikan serta penguasaan tanah, air dan udara beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya diambil kembali dari tangan imperialisme ke tangan Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah-pemerintah Daerah agar bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran kita.
