Mengingat mayoritas kepala daerah Bengkulu merupakan kandidat yang diusung oleh partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin, posisi Helmi Hasan dan Dedy menjadi menarik karena merupakan pasangan yang diusung oleh partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Semula, sebagai kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Helmi Hasan hanya diusung oleh PAN dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menyodorkan Dedy Wahyudi sebagai wakil dari Walikota periode 2013-2018 tersebut.
Namun persis jelang penutupan pendaftaran Pemilihan Walikota (Pilwakot) 2018, karena menilai selaras dengan gaya kepemimpinan Helmi Hasan yang merakyat dan tanpa mahar politik, Partai Demokrat bergabung.
Kemudian seperti pasangan Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo-Sandi, dalam Pilwakot 2018, Helmi-Dedy juga dinilai merupakan representasi politik kaum millenial. Bedanya, Helmi-Dedy merupakan aktifis pergerakan reformasi 1998 ketika Prabowo Subianto berada dalam puncak karir militer dan Sandiaga Uno baru saja menikah.
Nafas religiusitas yang mengiringi detak politik Prabowo-Sandi sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 pun adalah nafas politik Helmi-Dedy. Helmi pernah menghebohkan udara pemberitaan nasional sebagai Walikota yang kontroversial karena menggunakan kekuasaannya untuk memakmurkan masjid.
Lain halnya dalam tataran kebijakan, Walikota Helmi Hasan memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan kucuran dana segar dalam jumlah besar untuk desa/kelurahan.
Namun dalam metode menyerap aspirasi rakyat, memang ada sedikit perbedaan. Bila Jokowi populer dengan blusukan dan keluar masuk got atau selokan, Helmi Hasan lebih populer dengan serap aspirasi warga Subuh hari (Asmara Subuh).
Usai melaksanakan salat Subuh berjamaah, Helmi meluangkan waktunya bersama warga untuk berdialog dan melihat langsung keadaan ekonomi, persoalan infrastruktur, kondisi kesehatan dan pendidikan warga di kawasan masjid.
Perbedaan yang mencolok antara calon presiden Koalisi Indonesia Kerja itu dengan Helmi Hasan adalah soal pengelolaan utang. Bila Jokowi dikritisi karena jumlah utang luar negeri Indonesia yang kian membesar, Helmi Hasan justru mampu melunasi seluruh utang-utang Pemerintah Kota Bengkulu, bahkan yang berasal dari kepala daerah sebelumnya.
Akhirnya, Pilwakot Bengkulu 2018 memang terlalu kecil bila ingin dijadikan sebagai laboratorium Pilpres 2019 yang mengkontestasikan Koalisi Indonesia Kerja dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Namun ada sebuah semangat universal yang bisa diambil dari seorang Helmi Hasan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.
