PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Tiga orang yang berasal dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) 12 Provinsi Bengkulu dimintai keterangan oleh tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Senin (3/8/2018).

Ketiga orang tersebut diantaranya Oktin Eleven, Ahmadi Tono, Rendra Satria. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penyusunan raperda air limbah di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 yang menggunakan dana APBN sebesar 500 juta rupiah.

Sebelumnya Kejati telah memanggil delapan orang saksi yang berasal dari tim teknis, pejabat Standar pelayanan minimal (SPM) hingga bendahara Satuan Kerja (satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman ( PSPLP ) Direktorat jenderal ( ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), diantaranya Rosdiana anggo tim Tekhnis, Sri Monlati anggota tim tekhnis, Sri Puji Astuti anggota tim tekhnis, M husni anggota tim tekhnis, Egi Yuniarto anggota tim tekhnis, Tri Andika tim akedemisi, Nurhayani pejabat SPM Satker PSPLP, Nihan bendahara Satker PSPLP, dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.

Dari saksi tersebut Tim penyidik Pidana Khusus (pidsus) Kejati diduga ingin mengetahui tentang teknis penyusunan raperda air limbah dan mekanisme pengajuan serta pencairan dana APBN sebesar 500 juta yang digunakan dalam kegiatan penyusunan raperda air limbah.

“Tiga saksi kembali kita periksa untuk mengetahui tentang teknis penyusunan raperda air limbah dan mekanisme pengajuan serta pencairan dana APBN sebesar 500 juta yang digunakan dalam kegiatan penyusunan raperda air limbah,” kata Aspidsus Henri Nainggola.

Diketahui hingga sampai saat ini 11 orang saksi telah di periksa tim pidsus Kejati Bengkulu. Tidak menutup kemungkinan Pidsus Kejati bakal memangggil sejumlah pejabat penting di pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Data terhimpun, Dalam pelelangan air limbah tersebut munculah pemenang lelang yakni PT SKA. Namun dalam pelaksanaannya diduga tidak dikerjakan oleh PT SKA, melainkan dikerjakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PSPLP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementrian PUPR Provinsi Bengkulu inisial AZ yang diduga merugikan uang negara sebesar 300 juta rupiah. [Ardiyanto]