PedomanBengkulu.com, Bengkulu —Jaminan Kesehatan Nasional (JKN ) di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari 2014 telah memberikan andil yang besar terhadap reformasi sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan di Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang JKN diharapkan secara bertahap dapat menjadi tulang punggung untuk mencapai universal health Covarage di tahun 2019.

Hingga saat ini telah banyak dilakukan berbagai penelitian yang bertujuan mengevaluasi program JKN yang diharapkan dapat memberi masukan dalam upaya perbaikan ke depan.

Sejak 2016 di wilayah Bengkulu membuka posko Pusat Informasi pengaduan dan advokasi di 15 desa di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Seluma dan Rejang Lebong.

Masih banyak persoalan yang ditemui oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPAI) wilayah Bengkulu, untuk itu, dalam memandang program jaminan kesehatan nasional masih memakai kelas belum adil gender dan transformatif.

Sekretaris KPI Wilayah Bengkulu Irna Riza Yuliastuty, Sabtu (24/11/2018) mengatakan KPI tidak setuju dengan sistem layanan kesehatan menggunakan kelas, maka KPI merekomendasikan layanan Fasilitas Kesehatan tanpa kelas yang berkeadilan gender.

Layanan fasilitas Kesehatan kesehatan tanpa kelas yang berkeadilan gender ini merupakan wujud dari pelayanan kesehatan sesuai prinsip ekuitas.

KPI mendukung penyelenggaraan JKN namun pemaknaan frasa nasional adalah cakupan dari Jaminan Kesehatan Nasional. Artinya jaminan kesehatan harus dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia.

Namun sistem penyelenggara menggunakan dua sistem, yaitu penyelenggara jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS dan jaminan kesehatan yang sesungguhnya membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan Inovasi dan bekerjasama yang untuk menjamin seluruh warga di daerahnya memperoleh layanan kesehatan.

“Koalisi perempuan Indonesia meyakini bahwa jaminan kesehatan nasional yang adil gender dan transformatif akan sulit dicapai jika penyelenggaranya dilakukan dengan sistem tunggal penyelenggaraan BPJS Sebagai penyelenggara tunggal jaminan kesehatan nasional. Koalisi perempuan Indonesia memandang kapasitas dan kinerja BPJS Sebagai penyelenggara jaminan kesehatan belum cukup,” kata Irna

Hal ini ditandai dengan BPJS tidak mampu menjangkau peserta dan calon peserta JKN hingga tingkat desa data dari Balai perempuan KPI di 6 Kabupaten sampai Oktober 2018 dan 561 kasus aduan yang masuk tentang keanggotaan.

Layanan yang disediakan BPJS menggunakan mekanisme rujukan parsial yang menyulitkan penanganan kesehatan yang komprehensif dalam satu fasilitas layanan kesehatan.

BPJS tidak sanggup melakukan penyelenggaraan pengelolaan jaminan kesehatan nasional berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BPJS sejak didirikan hingga saat ini belum menerus mengalami defisit yang tidak pernah dijelaskan secara transparan.

Hal ini menunjukkan adanya kesalahan fundamental dalam desain, tata kelola BPJS. Dominasi kelembagaan bersifat tunggal berpotensi menimbulkan kesenangan dalam pengambilan keputusan.

Dominasi kelembagaan bersifat tunggal mengakibatkan kelembagaan tersebut tidak berkembang secara kompentitif termasuk dalam meningkatkan profesionalisme.

Dominasi kelembagaan bersifat tunggal berpotensi menimbulkan kesenangan dalam pengambilan keputusan.

Dominasi kelembagaan bersifat tunggal mengakibatkan kelembagaan tersebut tidak berkembang secara kompetitif termasuk dalam peningkatan profesionalismenya. Dominasi kelembagaan bersifat tunggal mengingkari Hak untuk memilih.

KPI meyakini bahwa pemerintah pusat dan daerah penting untuk menerbitkan kebijakan yang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil tanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional sebagai sistem alternatif pilihan lain dari penyelenggaraan tunggal jaminan jaminan kesehatan nasional.

Maka pemerintah daerah penting menerapkan kebijakan mengalokasikan anggaran dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatandan jumlah sumber daya kesehatan.

KPI menilai bahwa pemenuhan hak atas informasi pelayanan kesehatan hingga saat ini tidak dipenuhi oleh BPJS.

KPI telah membuktikan, bahwa peran serta masyarakat sipil dalam Pemantauan dan KPI telah membuktikan bahwa peran serta masyarakat sipil dalam Pemantauan dan dan pengawalan berkontribusi untuk memastikan adanya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional khususnya bagi warga miskin.

“Maka KPI merekomendasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah revisi kebijakan untuk menerapkan penyelenggara jaminan kesehatan nasional dua sistem, yaitu penyelenggara jaminan kesehatan nasional yang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil tanggung jawab dalam memastikan semua warganya terlindung oleh jaminan kesehatan nasional, baik melalui kerjasama dengan pihak lain ataupun dengan BPJS, atau maupun melalui inovasi inovasi lainnya,” jelasnya.

Menerapkan jaminan kesehatan dengan pelayanan kesehatan tanpa kelas yang berkeadilan gender.

Pemerintah daerah penerbit kan kebijakan mengalokasikan anggaran dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan.

Memastikan ketersediaan dana untuk jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas Kesehatan melalui alokasi APBD dan penggalangan dana publik seperti dana hibah zakat dan sumbangan dengan pihak lain yang tidak mengikat.

“Mengakui keberadaan dan melibatkan peran masyarakat sipil dalam Pemantauan dan pengawalan implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional dan pelayanan kesehatan, serta menerapkan kebijakan yang menciptakan ruang dan alokasi anggaran untuk memperkuat peran serta masyarakat sipil. Memastikan penyelenggaraan dana pengelolaan jaminan kesehatan nasional secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Anggota DPR RI Eni Khairani, Agung Gatam Anggota DPRD Provnsi Bengkulu dan seluruh anggota KPI. [Ardiyanto]