Sekda Kaur, Nandar Munadi

PedomanBengkulu.com, Kaur – Pemerintah Kabupaten Kaur akan memecat 19 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung kasus korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) dari Pengadilan Negeri.

Kebijakan ini akan diambil sesuai dengan aturan dan petunjuk dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri Mendagri, Menpan-RB dan BKN bahwa dalam aturanya Kepala Daerah (Bupati) dan Sekretaris Daerah (Sekda) akan mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan keputusan SKB tiga menteri terkait pemecatan ASN eks kasus korupsi yang sudah ada putusan tetap pengadilan.

Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Sekda  Kaur, Nandar Munadi saat di konfirmasi Pedoman Bengkulu, Jumat (07/12/2018) mengatakan terkait pemecatan ASN di wilayah administratif Pemkab Kabupaten Kaur eks napi korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan SKB tiga menteri sebelum 31 Desember 2018, 19 orang ASN akan kita berhentikan.

“Kita tidak menunggu hasil gugatan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Sekda.

Lanjut Sekda, perihal gugatan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN ini tidak mempengaruhi 19 orang ASN Kaur untuk diberhentikan.

“Intinya kita akan menjalankan keputusan SKB tiga menteri. Mengenai waktu pemberhentian, belum dapat dipastikan kapan waktunya tapi sebelum 31 Desember 2018, 19 orang ASN akan kita berhentikan,” tegas Nandar. [FERI]